Ultimate magazine theme for WordPress.

Amandemen UUD NRI Tahun 1945, Syarief Hasan Serap Aspirasi ke Pemda Gorontalo

Syarief Hasan

Jakarta, BP–Wakil Ketua MPR Dr Sjarifuddin Hasan menyerap aspirasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo tentang wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945 terkait dihidupkannya kembali Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN). Serap aspirasi ini untuk mendapat masukan yang utuh apakah payung hukum PPHN melalui UUD NRI 1945 sehingga harus dilakukan amandemen UUD atau cukup dengan Undang-Undang (UU).

“Karena itu saya berkomunikasi dengan melakukan serap aspirasi ke gubernur, bupati, dan walikota. Sebab mereka menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah,” ujar Sjarief di Aula Rumah Jabatan Gubernur di Gorontalo, Rabu (5/5).

Syarief Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, menjelaskan MPR sedang melakukan kajian mendalam tentang wacana menghidupkan kembali GBHN.

“Hipotesanya agar pembangunan nasional lebih terarah, terukur, serta berkesinambungan. Selain itu rencana pembangunan antara pusat dan daerah memiliki sinergi,” kata Syarief.

Baca:  Wakil Ketua MPR Ajak Dai Bagian Solusi Permasalahan Bangsa

Menurut Syarief, muara untuk menghidupkan kembali haluan negara dengan melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Dalam rapat pimpinan MPR, Syarief menegaskan, jangan terburu-buru melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Karena itu dia mengusulkan mengkaji lebih dalam menyangkut perubahan UUD mengingat masih terjadi pro dan kontra di masyarakat.

Untuk itu, lanjut Syarief, perlu dilakukan serap aspirasi kepada stake holder masyarakat. “Saya mendapat tugas berkomunikasi dengan perguruan tinggi dan para gubernur, bupati, dan walikota,” jelasnya.

Syarief menambahkan, koalisi pemerintah di parlemen sangat kuat sehingga pembahasan tentang haluan negara cukup intens. Perlu dilakukan perubahan UUD terkait dihidupkannya kembali GBHN. Ada persoalan jika dilakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945. Sebab, perubahan UUD dikhawatirkan bisa membuka kotak pandora.

Baca:  Lahan Digusur, Ratusan Petani Simalingkar Jalan Kaki Temui Jokowi

Dikatakan ada yang mengambil kesempatan dalam agenda perubahan UUD misalnya untuk peningkatan kewenangan DPD, atau isu perubahan periode masa jabatan presiden.

“Ada pendapat penambahan periode masa jabatan presiden. Ada juga berpendapat satu periode menjadi 8 tahun, Juga ada pandangan apakah MPR kembali menjadi lembaga tertinggi dan apakah presiden menjadi mandataris MPR karena presiden menjalankan haluan negara dan memberi pertangggungjawaban kepada MPR. Jadi banyak sekali pandangan-pandangan terkait haluan negara,” tuturnya.

Pimpinan MPR, lanjut Syarief, menampung pandangan itu, dan serap aspirasi dengan Pemda Provinsi Gorontalo ini akan menjadi bahan masukan ke MPR,” ujarnya.

Baca:  Bamsoet: Merauke Harus Tetap Jadi Lumbung Beras Nasional

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyatakan, setuju dengan dihidupkannya kembali haluan negara. “Saya setuju dengan dihidupkannya kembali GBHN,” tegasnya. Setidaknya dengan adanya haluan negara bisa menyelesaikan persoalan pembanguan di daerah.

Rusli memberi contoh visi misi gubernur, bupati, atau walikota kadang berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah. “Apa yang diputuskan pusat kadang berbeda dengan di daerah. Sebab setiap daerah juga berbeda,” katanya.

Selain itu, lanjut Rusli, gubernur, bupati, dan walikota bekerja melakukan pembangunan untuk menepati janji-janji ketika kampanye pemilihan kepala daerah. Kadang-kadang pelaksanaan pembangunan tidak sinkron dengan rencana pembangunan yang ditetapkan pemerintah.#duk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...