Fadel Muhammad: Desa Harus Jadi Ujung Tombak

13

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menerima pengurus pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) di ruang pimpinan MPR RI, Selasa (4 /5/2021).

Jakarta, BP–Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menerima pengurus pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) di ruang pimpinan MPR RI, Selasa (4/5/2021). Rombongan PABPDSI dipimpin ketua Fery Radiansyah. Dalam kesempatan tersebut Fery mengemukakan perkembangan kepengurusan organisasi, rencana ke depan dan permasalahan yang dihadapi.

Menurut Fery, kepengurusan PABPDSI sudah meliputi 25 provinsi, maka rencana berikut menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Juni 2021.

Fadel mendukung program yang direncanakan PABPDSI. Karena, keberadaan organisasi ini merupakan tahapan menuju Good Governance Desa yang sudah dicanangkan sejak beberapa waktu lalu. Good Governance Desa juga menjadi kunci utama pembangunan desa.

“Kalau melihat ini kita harus mengacu pada awal lahirnya peraturan menyangkut desa yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,”katanya.

Baca:  MPR Barisan Terdepan Tolak LGBT di Indonesia

Dia juga memberi tekanan khusus pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. “Menyangkut Undang-Undang ini saya ikut terlibat mempersiapkannya. Pada saat itu kita spesifik membahas mengenai desa. Itu merupakan embrio yang akhirnya, pada saat saya menjadi Ketua Komisi XI DPR RI, lahirlah Dana Desa,” jelasnya.

Menurut Fadel, dana desa lahir karena pengalamannya menjadi Gubernur Gorontalo. “Saya merasakan bahwa ujung tombak pembangunan itu ada di desa. Tetapi ujung tombak ini tidak mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah secara keseluruhan. Maka saya berkeras dan berpendapat kita perlu mengatur dana desa,” tuturnya.

Baca:  Ketua MPR Kirim Relawan 4 Pilar Bantu Korban Bencana di Kalsel dan Sulbar

Dikatakan, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan perdayaan masyarakat. Perdayaan masyarakat merupakan kuncinya.

“Kita ingin perdayaan masyarakat itu yang bermuara terutama di desa. Tanpa ada perdayaan masyarakat, tidak ada guna kita menyelenggarakan pemerintahan desa,” katanya.

Karena itu Fadel berharap, saat rakernas PABPDSI nanti ada pembahasan khusus mengenai perberdayaan masyarakat desa sehingga keberadaan pemerintahan desa lebih bermanfaat dan terasa keberadaannya bagi kepentingan rakyat.

Baca:  Lemkaji MPR Nilai Kondisi Pendidikan Nasional Banyak Persoalan

Pengalaman Fadel saat menjadi Gubernur Gorontalo dalam memberdayakan masyarakat desa, ia mengeluarkan kebijakan bernama Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

“Saya mengatur TKD ini untuk kepentingan camat dan desa, terutama di desa. Kepala desa saya panggil dan kumpulkan lalu dibuat kriteria,” katanya.

Saat itu lanjut dia, Gorontalo sedang menggenjot produksi jagung. “Saya ingin produktivitas jagung di desa naik dari 4 ton per hektar menjadi 6-7 ton per hektare. Terus anak-anak yang sekolah di desa bagaimana, orang miskin di desa bagaimana, pengaturan kesehatan masyarakat bagaimana yang akhirnya meningkatkan indeks pembangunan manusia,” tambahnya.

1
2