Wakil Ketua MPR: Ruang Diskusi Seputar Kehadiran GBHN Masih Terbuka

23

Wakil Ketua MPR RI H. Sjarifuddin Hasan,

Manado, BP–Wakil Ketua MPR RI H. Sjarifuddin Hasan, mengatakan , ruang diskusi seputar munculnya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 masih terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Sebab, sebagai negara penganut sistem demokrasi Pancasila, sebelum mengambil kebijakan besar pasti melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai sila ke empat Pancasila.

Sejak awal wacana besar ini bergulir, MPR periode 2014-2019 kemudian dilanjutkan MPR periode 2019-2024 melakukan kajian mendalam dengan melibatkan elemen masyarakat salah satu para akademisi perguruan tinggi.

“Berbagai metode penyerapan aspirasi yang dinilai tepat untuk menjaring gagasan serta pemikiran akademisi seperti silaturahmi, seminar, Focus Group Discussion dilakukan MPR dengan membuat kegiatan di gedung MPR lalu mengundang akademisi sebagai peserta, atau MPR mendatangi langsung ke kampus-kampus, “ujar Syarief dalam acara Silaturahmi dan Serap Aspirasi bertema ‘Menghidupkan Kembali GBHN’, di Aula Pertemuan, lantai IV, Gedung Rektorat Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado, Sulawesi Utara, Senin (3/5).

Baca:  Ketua MPR: UU Cipta Kerja Cegah Korupsi

Syarief Hasan melihat dalam perjalanan, ternyata banyak sekali masukan dengan berbagai argumentasi yang cerdas dan ilmiah dari akademisi di antaranya, berpendapat tidak perlu ada GBHN karena sudah ada RPJMN, lalu pendapat lain mengatakan perlu muncul GBHN melalui amandemen terbatas UUD dengan tujuan agar pembangunan berkelanjutan dan terarah, di sisi lain ada yang mengatakan perlu GBHN tapi payung hukumnya masuk di Undang-Undang saja sehingga tidak perlu lagi mengubah kembali UUD.

Baca:  Siti Fauziah: Perpustakaan MPR Sangat Terbuka Untuk Umum

Selain itu ada beberapa pendapat dan pertanyaan menarik yang muncul yakni, jika GBHN dihadirkan melalui amandemen oleh MPR, Pertama kedudukan lembaga MPR mesti dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara dan Presiden sebagai mandataris MPR. Kedua, apa sanksi yang diberikan ketika penyelenggara negara tidak menjalankan GBHN dengan benar atau malah gagal sama sekali.

“Pendapat berbeda itu sah-sah saja menurut saya, dan semua kami tampung, kemudian menjadi materi penting dalam pengkajian GBHN di MPR,”katanya.

Intinya, lanjut Syarief, rakyat tidak melihat atau mempermasalahkan berbagai perdebatan. Rakyat hanya memperhatikan apakah keputusan yang dihasilkan berdampak bagus dan memberikan kesejahteraan untuk mereka. Mengingat pentingnya wacana ini, Syarief mengajak akademisi perguruan tinggi lebih banyak berpartisipasi aktif agar haluan negara bisa menjadi satu kebijakan yang membawa kebaikan untuk semua terutama rakyat kecil.

Baca:  Indonesia Bersyukur Punya Pancasila

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unsrat
Ellen Joan Kumaat memberikan apresiasi tinggi kepada Wakil Ketua MPR Syarief Hasan yang membuka dialog seputar wacana besar bangsa tersebut kepada civitas akademika Unsrat.

“Diskusi yang kita lakukan ini sangat dibutuhkan bangsa dan negara. Saya berharap semua masukan, buah pikir dari kami akan membantu mempermudah MPR dalam mengambil keputusan. Dan, saya rasa karena bobot kualitas materi ini sangat bagus, kami akan membuat kegiatan lanjutan seperti FGD secara virtual dengan mengundang lebih banyak akademisi serta Bapak Syarief Hasan sebagai undangan kehormatan,” paparnya.#duk