Ultimate magazine theme for WordPress.

Sengketa Pulau Kemaro Akan Dibahas di Komisi I DPRD Sumsel Usai Lebaran

Apalagi menurutnya Pemkot Palembang baru mau memasukkan usulan pengukuran lahan untuk sertifikat, yang artinya selama ini Pemkot Palembang tidak ada sertifikat Pulau Kemaro.

“Ini yang kita tanyakan  ke DPRD Sumsel kemarin sebab setelah DPRD Sumsel mendatangi BPN Sumsel kaitan soal sertifikat Pemkot Palembang terkait tanah di Pulau Kamaro tiga hari berikutnya zuriat Kiai Marogan sudah ke BPN Sumsel  untuk memblokir tanah Pemkot Palembang tersebut di Pulau Kemaro , enggak mungkin dalam waktu sekejap  Pemkot langsung ada sertifikat,” katanya.

Baca Juga:  Musi VI Kemungkinan Molor Hingga 2017

Dengan demikian menurut Dedek ada pembohongan publik  yang dinyatakan oleh Pemkot Palembang bahwa Pemkot Palembang sudah ada  sertifikat clear and clean di Pulau Kemaro.

Sedangkan Ketua AMPS , Beni Mulyadi  mengatakan seharusnya pengembangan pariwisata di Pulau Kemaro harus mengangkap konsep pariwisata Pancasila  yang merupakan pariwisata yang cerdas , bermartabat, menjunjung tinggi nilai akidah dan budaya.

Baca Juga:  Kepala Dinas Pera KP Palembang Tanggapi Soal Dugaan Upeti Pembuatan RAB

“Bukan konsep pariwisata yang dikembangkan selama ini oleh Pemkot Palembang di Pulau Kemaro seperti perbandingannya di negara Cina dan  negara Indonesia (Pulau Kemaro) makam laksamana Cheng Ho dengan Kapiten Bongsu,” katanya. #osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...