Ultimate magazine theme for WordPress.

Wakil Ketua MPR: Program Merdeka Belajar Harus Kita Gaungkan

Jakarta, BP–Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, asesmen menyeluruh harus segera dilakukan terhadap sejumlah program Pendidikan Nasional agar terjadi penyesuaian kondisi aktual masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini.

“Program Merdeka Belajar memang harus kita gaungkan, namun harus dilakukan juga sejumlah penyesuaian dengan perkembangan kondisi pandemi yang kita hadapi saat ini,” kata Lestari saat menjadi narasumber dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertema Hardiknas dan Tantangan Merdeka Belajar di Tengah Pandemi, yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI, Senin, (3/5).

Menurut Lestari, gagasan dan gerakan Merdeka Belajar yang dicanangkan Kemendikbudristek sebaiknya melakukan refocusing terhadap beberapa isu antara lain
infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur dan pendanaan; kepemimpinan, masyarakat dan budaya; serta kurikulum, pedagogi dan asesmen.

Baca:  Bamsoet Dikukuhkan Sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat

Refocusing sejumlah isu itu, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, dimaksudkan untuk melihat kebutuhan masing-masing ranah yang harus disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya bisa ditangani.

Empat fokus program Merdeka Belajar, Rerie harus mendapat prioritas, terutama mendorong proses belajar yang produktif dan berkesinambungan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), tambah Rerie, harus secepatnya membuat katagori proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) berdasarkan beberapa klasifikasi, seperti daerah mana saja yang memiliki infrastruktur dan teknologi paling kuat, sedang dan lemah dalam hal jaringan.

Dikatakan, secara umum masalah yang dihadapi sektor pendidikan nasional saat ini terkait faktor geografis, tata kelola dan regulasi di masa pandemi ini.

Baca:  Ahmad Basarah: Pancasila Puncak Kebudayaan Bangsa Indonesia

Sehingga, harus ditemukan cara baru untuk menentukan proses pembelajaran yang tepat dalam kondisi pandemi ini.
“Karena sektor pendidikan, termasuk sektor paling terdampak, sekitar 60 juta pelajar terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh, tuturnya.

Dia menambahkan, kondisi tersebut, sudah berjalan lebih dari satu tahun dan kita menghadapi ancaman learning loss, pengetahuan yang sudah dikuasai pelajar hilang karena pola belajar berubah.

Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda berpendapat, pandemi Covid-19 ini membuka mata setiap orang bahwa dunia pendidikan kita masih banyak menghadapi masalah.

Sekolah di tanah air, jelas dia, masih menghadapi soal sanitasi, akses internet, akses siaran TV dan kelengkapan sarana.

Baca:  Rayakan HUT IMI ke-115, Bamsoet Santuni Anak Yatim

Dengan terungkapnya sejumlah kondisi riil sektor pendidikan nasional kita, lanjut Huda, pemangku kepentingan seharusnya bisa membuat program lebih tepat sasaran.

Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji menegaskan, learning loss sudah terjadi sebelum pandemi Covid-19.

Mengutip Bank Dunia, Indra menegaskan,anak Indonesia dinilai buta huruf secara fungsional, artinya bisa membaca tetapi tidak memahami apa yang dibaca. “Kemampuan membaca anak Indonesia terbilang rendah jika dibandingkan sejumlah negara di dunia,”tegasnya.

Indra berharap, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dari komunitas digital itu mampu membawa generasi penerus bangsa melek literasi digital, budaya dan ilmu pengetahuan.#duk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...