Ultimate magazine theme for WordPress.

DPRD Sumsel Pertanyakan Keseriusan Pemprov Sumsel Tangani Bidang Pertanian

Abu Sari H Burlian Msi (BP/IST)

Palembang, BP- Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Sumsel Abu Sari H Burlian Msi menilai jika Pemprov Sumsel serius dalam menangani bidang pertanian, dimana panen padi saat ini satu sampai dua kali setahun  tetapi jika Pemprov Sumsel serius  maka panen padi bisa dua sampai tiga kali setahun .

“ Kalau ini tidak jadi tidak menutup kemungkinan  Sumsel menjadi predikat pertama  secara nasional , ini bisa dilakukan  dengan bahu membahu dengan OPD-OPD terkait,”  katanya  saat melakukan intrupsi dalam Rapat Paripurna Istimewa XXVIII (28) dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Sumsel terhadap LKPJ Gubernur Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (3/5).

Baca Juga:  Ketua DPRD Sumsel Minta HIPAKAD Jadi Pionir Kampanyekan Disiplin Prokes

Selain itu kedepan Sumsel  fokus  melakukan revitalisasi sawah-sawah yang tua atau sawah sawah yang tidak produktif lagi.

“ Dan permasalahan pupuk subsidi yang langkah tetapi ini semua, tidak ada apa-apanya kalau kalau tenaga penyuluh yang direkomendasikan tadi tidak terpenuhi untuk satu penyuluh satu desa, bahkan disetiap kecamatan di butuhkan satu petugas benih, satu petugas hama penyakit, satu petugas perternakan , satu petugas perikanan minimal ada satu petugas perkebunan  untuk mengkoordinir pelelangan  karet  dan sebagainya,” katanya.

Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan, jika bicara soal pertanian harus komperhensif dari pengairan ,primer, sekunder, tersier, kwarter sampai saluran cacing.

Baca Juga:  Perempuan di Partai Politik Hanya Jadi Pelengkap Penderita

“ Saya minta didukung programnya ini  pengairan yang non irigarsi yakni sumur bor dengan pompanisasi yang lebih murah dengan cara tenaga matahari nanti ini  dapat menolong saudara kita  di lereng dipegunungan yang tidak punya irigasi,” katanya.

Masalah intensifikasi yang sumbernya pupuk  dimana pupuk subsidi di Indonesia  ini kebutuhannya 24 juta ton tapi PT Pupuk Indonesia baru bisa mengalokasikan 8,9 juta ton.

“ Artinya memang rumusnya tidak cukup, karena quota belum mencukupi kebutuhan , inilah yang timbul alternatif alternatip seperti  pupuk organik,  pupuk-pupuk impor bahkan terakhir beredar pupuk ilegal, inilah harus kita sama merespon ini agar semua pihak seperti HKTI, KTNA , Gapoktan sampai kelompok  tani di lapangan berkerja sinergi,” katanya.

Baca Juga:  Badan Riset dan Inovasi Daerah Diintegrasikan Dalam Balitbangda Sumsel

Mengenai penyuluh,  dimana Sumsel satu-satunya provinsi yang berani mengangkat penyuluh sebanyak 1400 orang.

“1000 sudah teralokasi, sudah diangkat dan 400 masih tahap asessment tahun ini, ini harapan ini bisa memenuhi karena mengenai satu desa satu penyuluh, satu ahli hama, satu ahli nutrisi pangan misalnya , memang kita harapkan tapi memang  tidak semua desa berlahan pertanian, jadi memang untuk sementara 1400 personil dirasakan , Isya Allah bisa cukup kalau kita bagi secara proporsional,” katanya.#osk

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...