Ultimate magazine theme for WordPress.

Walhi Sumsel Nilai Penangkapan Munarman Suatu Bentuk Pelanggaran  HAM

BP/DUDY OSKANDAR
Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, M. Hairul Sobri didampingi Pengkampanye Hutan, Kebun, dan Lahan Gambut, Walhi Sumsel, Habibi, Biro Hukum Advokasi dan Manajemen Bencana , Walhi Sumsel Yogi saat menggelar diskusi di kantor Walhi Sumsel, Minggu (28/7).

Palembang, BP-Walhi Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengutuk keras penangkapan H. Munarman, S.H. yang dilakukan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 27 April 2021.

Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, M Hairul Sobri menilai  penangkapan tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat 6 UU 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

“Dalam proses penangkapan pihak kepolisian melakukannya secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), belum pernah dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan statusnya sebagai tersangka sebagaimana disyaratkan dalam KUHAP junto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014.,” katanya, Jumat (30/4).

Baca Juga:  Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Wajib Bagi Pembangunan Suatu Wilayah

Bahwa menurutnya Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyebutkan, ‘Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia.

Selain itu proses penangkapan H. Munarman, S.H. adalah suatu bentuk tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 13 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Baca Juga:  “Mewujudkan Tata Ruang Yang Adil Dan Berkelanjutan di Lebak Rawang”

“Bahwa profesi H. Munarman, S.H. adalah Advokat merupakan profesi ‘Officium nobile’ (profesi yang terhormat) yang merupakan Aparat Penegak Hukum yang bebas, mandiri dan tunduk pada Undang-Undang Advokat,” katanya.

Selain itu dalam pemanggilan seorang Advokat untuk kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan tugas menjalankan profesinya, harus dilakukan melalui organisasi advokat dimana advokat tersebut bernaung.

Baca Juga:  Pemerintah Daerah Akan Legalkan Tambang Rakyat, Walhi Sumsel: "Kebijakan Yang Keliru"

“Kami juga menilai bahwa kriminalisasi dengan menggunakan undang-undang terorisme adalah suatu bentuk tindakan politik refresif negara untuk mengekang kebebasan masyarakat sipil/warga negara dan mendorong kembali indonesia menjadi negara otoriter yang kejam. Tindakan aparatur kekuasaan negara yang sewenang-wenang menunjukan bukti adanya kemunduran demokrasi dan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia yang jauh dari harapan. Oleh karena itu kami menuntut segera  hentikan proses hukum terhadap  H. Munarman, S.H., dan Negara agar meminta maaf, memulihkan nama baik H. Munarman, S.H,” katanya.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...