Wakil Ketua MPR: Saatnya Penguatan Alutsista Maritim

35

Syarief Hasan

Jakarta, BP–Musibah tenggelamnya KRI Nanggala-402 di Perairan Utara Bali pada 21 April 2021 menyisakan duka mendalam bagi keluarga prajurit TNI AL dan masyarakat Indonesia umumnya. Simpati dan belasungkawa ini patut dijadikan sebagai momentum mengevaluasi pertahanan maritim Indonesia, terlebih posisi Indonesia memiliki garis pantai sangat panjang dan sumber daya kelautan melimpah.

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menegaskan, sudah sepatutnya pertahanan sektor maritim diperkuat, salah satunya dengan peningkatan kapasitas alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan infrastruktur pertahanan.

“Kita menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menimpa KRI Nanggala-402. Semoga kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari, dan hal ini patut dijadikan momentum penguatan pertahanan maritim. Dengan wilayah perairan Indonesia sangat luas, jumlah kapal selam perlu diperbanyak. Dari garis pantai sepanjang 95.181 km dan laut seluas 5,8 juta km2, hanya 5 kapal selam tidak cukup menjaga pertahanan negara,” ujar Syarief di Jakarta, Kamis (29/4).

Baca:  Gus Jazil: Menghidupkan Tradisi Lailatul Ijtima Penting

Sebagaimana diketahui, Indonesia hanya memiliki 5 kapal selam, yakni RI Nanggala-402 yang dipesan tahun 1977, KRI Cakra-402 yang dipesan tahun 1977, KRI Alugoro-405 yang dipesan tahun 2011, KRI Ardadeli-404 yang dipesan tahun 2011, dan KRI Nagapasa-403 yang dipesan pada tahun 2013. Praktis dengan tenggelamnya KRI Nanggala-402, Indonesia hanya memiliki 4 kapal selam. Itu pun KRI Cakra-402 kini sedang diperbaiki di Korea Selatan.

Baca:  Jazilul Fawaid: MPR Optimis Dapat Kembalikan PPHN Melalui Amandemen Terbatas

Menurut Syarief, dua kapal selam yang telah berusia lebih dari 40 tahun sudah seharusnya diremajakan, dengan melakukan perawatan berkala dan berkualitas, serta menambah jumlah kapal selam. “Jika dilihat dari tahun pemesanannya, dua kapal selam dipesan pada pemerintahan Presiden Soeharto dan tiga pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini harus menjadi bahan evaluasi di internal pemerintahan Presiden Jokowi, bahwa jargon poros maritim sepertinya melupakan aspek pertahanan maritim,” tutur Syarief.

Baca:  Cap Go Meh Bukti Indonesia Bangsa Toleran

Dari sisi anggaran, tahun 2021 alokasi anggaran untuk TNI AL Rp 24,49 triliun atau sekitar 17,87 persen dari total anggaran Kemhan/TNI. Ini juga perlu menjadi perhatian bersama, padahal kita pahami bersama pencurian sumber daya laut sering terjadi. Kuantitas dan kualitas pertahanan laut kita sangat lemah, sehingga tidak heran pengelolaan sektor maritim tidak optimal.

“Kita mendorong penguatan kapasitas alutsista dan infrastruktur maritim. Pemerintah perlu memperbanyak jumlah kapal selam, serta meningkatkan kualitas perawatan kapal selam yang sudah ada. Kita berharap selain untuk menjaga pertahanan negara, juga mengawal optimalisasi sumber daya kelautan,” paparnya.#duk