DPRD Sumsel Pertanyakan Belum Jelasnya Kepala Daerah Definitip di Muara Enim

37

Rizal Kenedi (BP/DUDY OSKANDAR)

Palembang, BP- Belum jelasnya nasib Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, pasca tertangkapnya Bupati dan Wabup oleh KPK, mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) asal dapil VI yang meliputi Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim dan PALI, Rizal Kenedi.

“Sampai saat ini belum ada kejelasan, bagaimana kelanjutan dari persoalan di Kabupaten Muara Enim. Serta kapan kabupaten tersebut memiliki kepala daerah definitif,’ ujar Rizal Kenedy, anggota DPRD Sumsel Dapil VI, Kamis (28/4).

Baca:  Komisi I DPRD Sumsel Sebut Banyak Aset Pemprov  Sumsel Bermasalah

Menurutnya, apa yang terjadi di Muara Enim ini memang belum pernah terjadi sebelumnya, dimana bupati dan wakil bupatinya berhalangan tetap melaksanakan tugasnya, karena terbentur masalah hukum. Sementara Sekda juga tidak bisa melanjutkan kepemimpinan di daerah itu lantaran sudah pensiun.

“Saat ini memang ada Plh Bupati dipilih Gubernur untuk menjalankan roda pemerintahan. Namun kita semua tahu kalau kewenangan Plh ataupun penjabat itu terbatas. Oleh sebab itu, sebagai anggota dewan dari dapil Muara Enim, saya harap penjabat setempat segera mengambil langkah terkait masalah ini, termasuk berkonbsultasi dengan mendagri,” katanya.

Baca:  Anggaran Pengawasaan Disnaker Sumsel Kecil, DPRD Sumsel Minta Penambahan Anggaran Pengawasan

Menurut Rizal, konsultasi itu sangat penting dan hendaknya dilakukan sesegera mungkin, karena sampai saat ini belum ada aturan secara jelas terkait persoalan dihadapi pemkab Muara Enim.

“Saya harap pemda baik Muara Enim maupun provinsi secepatnya konsultasi ke mendagri, untuk mencari payung hukum dari persoalan yang ada. Sehingga kabupaten ini segera mempunyai kepala daerah yang definitif,” katanya.

Baca:  Pansus I DPRD Sumsel Pertanyakan Realisasi Program  Perekrutan 1000 Penyuluh Pertanian

Karena, lanjut Rizal, belum definitifnya kepala daerah di Muara Enim, berpengaruh pada anggaran dan program-program kerja daerah.

Disinggung soal peran parpol terhadap permasalahan di Muara Enim, Rizal menjelaskan, kewenangan parpol tetap ada, karena bupati dan wabup itu diantar oleh partai politik. Maka sudah sepatutnya bila pengisian kekosongan itu juga dilakukan oleh parpol, terutama dalam pengajuan calon kepala daerah yang akan dipilih.#osk