Wagub Sumsel Akui Pengamanan Aset Pemprov Sumsel  Terkendala Bermacam Masalah

23

Wagub Sumsel H Mawardi Yahya (BP/DUDY OSKANDAR)

Palembang, BP- Terbengkalainya aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) diakui oleh Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya.

“ Kita sekarang tidak henti-hentinya untuk mengamankan aset itu, kita sudah ada tim tersendiri, satgas sendiri terus, tapi upayanya khan kita tahulah bermacam-macam alibi, sabar, tunggu , alibi lagi, bener enggak, kira-kiranya begitu,” katanya usai rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda Laporan Hasil Penelitian dan Pembahasan Pansus DPRD Sumsel, terhadap LKPJ Gubernur tahun 2020, Senin (26/4).

Kendala dihadapi dalam pengamanan aset ini menurut Mawardi bermacam-macam.

“ Saya kira bermacam-macam, ada masalah aset ,  mau kita tarik, alasan ini kami belum ada tempat, ini sekian  tahun kami tunggu, ini mungkin belum saatnya lelang, ini dulu sudah ada perjanjian lelang, bermacam-macam,” katanya.

Baca:  Komisi IV DPRD Sumsel Minta Kajian Pengerukan Sungai Musi

Pihaknya tidak memiliki kapan target aset ini selesai tapi paling tidak pihaknya mengamankan aset secara bertahap.

“ Kalau jumlah aset kita secara keseluruhan  jumlahnya belum terdeteksi, masih banyak di tangan lain, paling tidak hampir dua tahun ini  sudah banyak yang kembali ke Pemerintah Daerah, seperti tanah di belakang Bank  BNI barangkali, dulu tidak menentu dimana sertifikatnya, siapa menguasai  sekarang sudah kembali,s ekarang kita menyelusuri aset yang  bekas percetakan di Sungai Buah,” katanya

Mengenai rapat paripurna DPRD Sumsel kali ini menurutnya merupakan bentuk tanggungjawab  dalam sistim pemerintahan baik Gubernur, Wakil Gubernur dan OPD  sebagai pelaksana dan DPRD Sumsel sebagai perwakilan masyarakat untuk mempertanyakan  kegiatan tiap tahunnya.

Baca:  Sisa Utang Provinsi ke Kabupaten/Kota Tinggal Rp1,2 Triliun

Juru bicara Pansus I , Herman dalam  rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda Laporan Hasil Penelitian dan Pembahasan Pansus DPRD Sumsel, terhadap LKPJ Gubernur tahun 2020, Senin (26/4) mempertanyakan pengamanan data /dokumen yang berkaitan dengan seluruh aset-aset milik Pemenntah Provinsi Sumatera Selatan terutama yang berada di OPD.

“Kiranya Gubernur Sumatera Selatan dapat memerintahkan masing-masing OPD untuk menyerahkan daftar rindan aset yang berada dalam penggunaan OPD kepada Badan Pengelola Aset Daerah dan  yang lebih baik serta melakukan inovasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari,” katanya.

Hal senada dikemukakan Pansus III melalui juru bicaranya Fathan Qoribi mengatakan, dalam rangka penertiban administrasi dan system pengelolaan barang milik daerah yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta melihat kenyataan bahwa sampai saat ini pengelolaan kekayaan daerah belum oftimal.

Baca:  Insentif Nakes Belum Dibayar, Komisi V DPRD Sumsel Prihatin

Serta dalam rangka mengamankan aset-aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cukup banyak yang tidak hanya berada di kota Palembang saja namun juga tersebar di kabupaten dan kota dalam Provinsi Sumsel bahkan juga ada yang berada di luar Sumsel dan dikhawatikan rentan hilang.

“Pansus III menyarankan agar kedepannya penangan dan Pengelolaan Aset dipisahkan dari  BPKAD dengan dibentuk OPD tersendiri yang khusus mengelola Aset Daerah,” katanya. #osk