Sering Tidak Hadiri Rapat, Pansus V DPRD Sumsel Usulkan Gubernur Ganti Kadisbudpar Sumsel

37

Rizal Kenedi (BP/IST)

Palembang, BP- Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) melalui juru bicaranya Rizal Kenedi  mempermasalahkan  ketidakhadiran Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi (Kadisbudpar) Sumsel , Aufa Syahrizal Sarkomi  yang  sudah beberapa kali rapat-rapat Komisi maupun rapat Pansus Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel tidak pernah hadir antara lain dalam pembahasan.

“ Pada tanggal 29 September 2020, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, mengundang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk hadir pada rapat kerja membahas tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan tidak menghadiri undangan tersebut, “ kata politisi PPP ini dalam dalam rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda Laporan Hasil Penelitian dan Pembahasan Pansus DPRD Sumsel, terhadap LKPJ Gubernur tahun 2020, Senin (26/4).

Lalu menurut Rizal, pada tanggal 19 Nopember 2020, pihaknya mengundang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, untuk hadir dalam rapat kerja membahas tentang Rancangan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumsel tahun Anggaran 2021 dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel, kembali tidak menghadiri undangan tersebut.

Baca:  Budiarto  Marsul Apresiasi Pendirian Kampus IPDN di Pagaralam

“Pada tanggal 13 April 2021, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, mengundang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, untuk hadir dalam Rapat Kerja bersama Pansus V DPRD Provinsi Sumatera Selatan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 dan lagi-lagi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, tidak menghadiri undangan tersebut sehingga Pembahasan LKPJ Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 tidak bias dibahas oleh Pansus V khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan,” katanya.

Dan apabila terdapat temuan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel , menurut Rizal , maka dipersilahkan aparat penegak hukum yang berwenang untuk menyelidiki dan menindaklanjutinya.

“Untuk itu sesuai hasil kesepakatan rapat internal Pansus V DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk menganti Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Terhadap program-program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Tahun Anggaran 2020 Pansus V menyarankan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan Juklak Juknis dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan apabila ada hal-hal yang terkait dengan persoalan hukum akan menjadi tanggungjawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dengan pihak terkait,” katanya.

Baca:  Disbudpar Sumsel Dipecah Jadi Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata

Hal Senada dikemukakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli menambahkan kalau Kadisbudpar Sumsel sudah berulang tidak menghadiri rapat di Komisi V dan selalu di wakilkan kepada stafnya, apalagi rapat yang di bahas kali ini adalah LKPJ Gubernur Sumsel.

“ LKPJ ini adalah kerja dari gubernur dan dibahas  di DPRD , kalau kepala dinasnya tidak hadir yang bahas bawahannya, saya kira ini tidak efektif, karena itu Pansus V menolak untuk membahas laporan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel,” katanya.

Ketidakhadiran Kadisbudpar Sumsel dalam rapat di Komisi V menurut politisi PKS ini sudah ketiga kalinya.

“ Kita sudah memberikan pemakluman sebelumnya ternyata ditahun 2021 diulangi lagi dengan alasan yang bersangkutan sedang sakit tapi kita  lihat di media  beliau muncui, ini menjadi ketersinggungan rekan-rekan di Pansus V terkait sikap Kadisbudpar Sumsel, maka pansus V hari ini meminta diganti Kadisbuspar Sumsel oleh Gubernur Sumsel , tapi saya secara pribadi tidak ada permasalahan dengan kepala dinas , tapi ini rapat internal dari  rekan-rekan pansus V,” katanya.

Baca:  Insentif Nakes Belum Dibayar, Komisi V DPRD Sumsel Prihatin

Wagub Sumsel H Mawardi Yahya usai rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (26/4) menilai itu masih rekomendasi Pansus V DPRD Sumsel  dan pihaknya tidak tahu permasalahannya.

“ Kalau memang benar-benar masalah kinerja ya akan kita pertimbangan tapi dibalik itu kita belum tahu ya, nanti kita telusuri dulu, apakah ada ketersinggungan atau gimana, kita belum tahu, kalau benar-benar masalah kinerja saya kira tidak ada alasan, tapi dibalik itu kita belum tahu, tidak semudah itu, kita akan sampaikan nanti kita akan panggil  dan sampaikan ke Gubernur,” katanya.#osk