Ultimate magazine theme for WordPress.

Pansus I DPRD Sumsel Pertanyakan Realisasi Program  Perekrutan 1000 Penyuluh Pertanian

Abu Sari (BP/IST)

Palembang, BP- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah melaksanakan program perekrutan 1.000,penyuluh pertanian untuk ditempatkan di kabupaten /kota, namun perlu diketahui bahwa Provinsi Sumsel yang memiliki  3224 desa.

Namun juru bicara Pansus II , Abu Sari mempertanyakan realisasi program tersebut yang dinilainya masih belum tercukupi untuk seluruh desa di Sumsel.

“Hasil pemantauan ke seluruh dinas pertanian kabupaten /kota ternyata kuota yang sudah dilaksanakan tersebut masih belum tercukupi untuk rencana 1 (satu) desa 1 (satu) penyuluh, 1 (satu) kecamatan 1 (satu) petugas benih dan 1 (satu) Petugas Pengawas Hama Penyakit, Pansus II meminta agar di tahun 2021 ini dialokasikan kembali guna memenuhi kebutuhan tersebut,” katanya dalam rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda Laporan Hasil Penelitian dan Pembahasan Pansus DPRD Sumsel, terhadap LKPJ Gubernur tahun 2020, Senin (26/4).

Khusus dibidang, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Hama Penyakit dan Petugas Benih serta Kehutanan  menurutnya, provinsi Sumatera Selatan mempunyai 17 kabupaten /kota dan 239 kecamatan, Pansus II meminta kepada Sdr. Gubernur Sumatera Selatan, agar mendukung pengalokasian anggaran untuk kebutuhan tenaga-tenaga penyuluh tingkat kecamatan dimana masih banyak petugas tersebut dibutuhkan oleh kabupaten /kota untuk ditempatkan di  kecamatan minimal 1 (satu) orang 1 (satu) petugas setiap kecamatan yaitu Petugas Hama Penyakit,  Petugas Benih Petugas Peternakan , Petugas Perikanan, Petugas Perkebunan .

Terkhusus kehutanan, minimal ada 15 (lima belas) orang  petugas per UPTD KPH yang ditugaskan di UPTD KPH masing-masing untuk mengawasi dari kebakaran hutan dan lahan, ilegal logging dan perambahan hutan.

Baca:  Ketua DPRD Sumsel Monitoring Penanganan Covid-19 dan Pembayaran THR di Perusahaan

Selain itu , guna memutus mata rantai harga yang dipermainkan oleh para tengkulak, Pansus II meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat membangun sejenis pasar pelelangan hasil perkebunan atau dikenal UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama) disetiap desa daerah penghasil karet rakyat dan dikoordinir oleh pemerintahan setempat.

“Sampai saat ini masih banyak para petani perkebunan terkendala dalam mengangkut /membawa hasil panen dengan demikian Pansus II menghimbau agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat membantu pembangunan jalan produksi perkebunan dengan berkoordinasi Pemerintah Kabupaten /Kota atau petugs ditingkat kecamatan ,” katanya.

Terkait dengan program /kegiatan yang bersentuhan  dengan masyarakat langsung berupa bantuan bibit agar dapat direalisasikan.

Lalu dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM), Pansus II meminta agar pengalokasian anggaran pada kegiatan ini untuk ditingkatkan agar jangkauan pembinaan IKM dapat diperluas.

“Menindaklanjuti perekonomian saat ini yang belum sepenuhnya pulih akibat dampak pandemik Covid-19 khususnya bagi pelaku usaha mikro dan menengah di Sumatera Selatan, maka Pansus II berharap agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dapat lebih meningkatkan upaya-upaya guna mendorong lahirnya wirausaha baru melalui program pelatihan keterampilan, pendampingan maupun program inkubasi bisnis khususnya dalam rangka membantu para pelaku usaha mikro dan menengah dalam proses transformasi dari sektor informal ke sektor formal serta pendampingan bagi pelaku UKM dalam memasuki era digitalisasi ekonomi saat sekarang,” katanya.

Baca:  DPRD Sumsel Apresiasi Pembangunan Sekolah dan Rehabilitasi Sekolah di Sumsel

Dengan telah diterbitkannya PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM maka saat ini dunia koperasi diarahkan untuk mampu bertransformasi dari system konvesional menuju modernisasi berbasis digital, untuk itu Pansus II meminta kepada Dinas Koperasi dan UKM agar lebih mengintensifkan sosialisasi regulasi tersebut bagi insan perkoperasian, termasuk koperasi berbasis syariah serta mendorong kelancaran proses transformasi menuju terwujudnya koperasi modern yang berbasis teknologi informasi.

Selain itu agar meningkatkan koordinasi dengan pemerintah  Kabupaten /Kota dalam memprioritaskan kegiatan anggaran untuk penyediaan cadangan pangan di setiap daerah, hal ini sangat penting bila terjadi gagal panen, paceklik, bencana alam dan hal-hal lainya yang tidak dikehendaki.

“Agar membuat semacam regulasi terkait dengan retribusi perikanan guna peningkatan PAD karena pemanfaatan di sektor ini belum ada,” katanya.

Dan banyaknya keluhan dari petani tambak ikan bandeng karena susahnya mendapatkan bibit ikan bandeng, kalau pun ada harganya meningkat 30076, Pansus II meminta agar ini menjadi perhatian dan skala prioritas dari OPD ini supaya mencarikan solusi dan jalan keluarnya agar petani bisa mendaptkan bibit tersebut dengn harga normal, karena sampai saat ini petani tambak ikan dan udang mendapatkan bibit dari Provinsi Bali dan Jepara (Jawa Tengah), Pansus II berharap di Sumatera Selatan mempunyai Pembibitan sendiri tidak tergantung dengan provinsi lain.

Baca:  Pemerintah Pusat Terbitkan UU Minerba yang Baru, Gubernur Sumsel Pertanyakan Belum Keluarnya PP

Terhadap masih banyaknya pasar tradisional di kabupaten Ikota yang terkesan kumuh dan butuh dukungan pembangunan /revitalisasi terkait hal ini, Pansus II meminta agar pasar-pasar tersebut mendapat perhatian dengan berkoordinasi dengan instansi terkait

“Dalam meningkatkan perekonomian dimasyarakat, Pansus II meminta OPD ini berperan membantu dan memfasilitasi pemasaran produk-produk dari kabupaten /kota yang berkualitas ekspor,” katanya.

Terkait dengan penerbitan izin pertambangan Galian C yang sekarang ini kewenangannya sudah diambil alih oleh pemerintah pusat, Pansus II menghimbau agar hal ini menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi untuk dikonsultasikan supaya penerbitan izin tersebut dikembalikan lagi kewenangannya ke pemerintah daerah.

“Sebagai pembina PT Sriwijaya Agro Industri, Pansus II menghimbau BUMD ini untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam merencanakan setiap program dan kegiatan guna menambah PAD sebagai langkah awal, hal ini dilakukan jangan sampai menjadi beban dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,”katanya.#osk

 

 

 

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...