Mantan Kades Divonis 8 Tahun Penjara Lantaran Selewengkan Dana Covid-19

27

Askari, terdakwa perkara tindak pidana penyelewengan dana Covid-19 Desa Sukowarno, Kabupaten Musi Rawas divonis lebih tinggi dari tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Senin ( 26/4).  (BP/IST)

Palembang, BP- Askari, terdakwa perkara tindak pidana penyelewengan dana Covid-19 Desa Sukowarno, Kabupaten Musi Rawas divonis lebih tinggi dari tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Senin ( 26/4).

Terdakwa Askari divonis 8 tahun penjara dan uang pengganti sebesar Rp 187,2 juta . Yang apabila tidak dibayar dalam jangka satu bulan setelah inkra, maka akan diganti pidana selama 2 tahun 6 bulan kurungan.

Hal tersebut dikemukakan majelis hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Palembang yang diketuai oleh Sahlan Efendi pada saat sidang virtual berlangsung.

“Dengan ini menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor,” katanya.

Menurut majelis hakim, hukuman yang diberikan lebih tinggi dari tuntutan karena ada beberapa hal yang memberatkan diantaranya terdakwa tidak mendukung program pemerintah karena merupakan aparatur desa.

“Terdakwa terbukti menggunakan uang dana Covid tersebut untuk bermain judi, perempuan serta menggunakan uang tersebut untuk membayar dp mobil wanita simpanan,” katanya.

Sementara untuk hal-hal yang meringankan, hakim ketua Sahlan Efendi mengatakan terdakwa belum pernah dihukum penjara, bersikap sopan selama persidangan dan bersikap jujur serta mengakui kesalahan.

Mendengar putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa Sufendi SH menyatakan pikir- pikir atas hukuman yang diberikan oleh majelis hakim.

“Pikir-pikir pak,” ucap kuasa hukum terdakwa Sufendi.

Dengan demikian sidang pun dinyatakan selesai dan ditutup oleh majelis hakim.

Menanggapi putusan majelis hakim kepada kliennya itu, Supendi menyatakan bahwa putusan yang diberikan oleh majelis hakim tersebut kurang sesuai terutama tuntutan pidana tambahan terdakwa yang wajib mengganti uang sebesar Rp 187,2 juta.

Menurutnya, tuntutan wajib membayar denda kerugian negara itu melanggar Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi tiada suatu pelanggaran atau kejahatan appapun yang diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.

Ia juga menjelaskan bahwa langkah selanjutnya dirinya akan berkoordinasi dengan kliennya terlebih dahulu. “Belum tau banding apa enggak kita masih mau berkoordinasi dulu dengan klien kami nantinya,” katanya.

Dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita, dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 2,5 tahun,” kata JPU Kejari Lubuk Linggau Sumar Herti, SH.

Untuk diketahui pada sidang dengan agenda pembacaan tuntuan oleh Jaksa Penuntut Umum ( JPU) menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun.

Selain diganjar pidana penjara, terdakwa Askari juga dituntut dengan hukuman tambahan yakni terdakwa wajib membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 187,2 juta.

Untuk diketahui juga kasus dugaan korupsi bantuan Covid-19 diduga dana desa tahap dua dan tiga tahun 2020 senilai Rp187,2 juta tidak diberikan terdakwa. Bantuan itu semestinya diberikan kepada 156 kepala keluarga masing-masing Rp600 ribu namun justru digunakan terdakwa untuk membayar utang pribadi, bermain judi toto gelap (togel), dan judi remi.

Selain itu, diketahui juga pada persidangan sebelumnya fakta baru terungkap langsung dari terdakwa bahwa selain dana covid digunakan bermain judi, juga terdakwa mengaku membelanjakan uang itu untuk bayar DP mobil selingkuhan terdakwa yang juga istri orang satu desa.#osk