Ultimate magazine theme for WordPress.

Ketua DPRD Sumsel Tegaskan THR Harus Diberikan H-10

Hj RA Anita Noeringhati (BP/DUDY OSKANDAR)

Palembang, BP- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati menegaskan kalau THR harus diberikan  H-10 begitu juga THR untuk ASN.

Hal ini menurut Anita sesuai dengan himbauan dari Menko Perekonomian RI , Airlangga Hartarto.

“Pemerintah  ingin bahwa  memberikan jeda waktu kepada para pekerja yang diberikan THR  bisa membelanjakan hal itu ,” katanya, Minggu (25/4).

Namun demikian menurut politisi Partai Golkar ini kepada perusahaan-perusahaan  yang tidak memberikan THR pasti ada sangsi.

Baca:  DPRD Sumsel Sebut Akan Panggil Pihak JSC Untuk Pertanggungjawabkan Anggaran Tahun 2020

“Himbauan saya, itu adalah harapan satu tahun sekali bagi para pekerja jangan sampai  para pengusaha di masa pandemi yang sulit ini  THR yang menjadi satu-satunya harapan itu tidak di bayarkan pada tepat waktu,” katanya.

Ketika di tanya apakah DPRD Sumsel akan memanggil pihak terkait terkait THR ini, menurut mantan Ketua Komisi IV DPRD Sumsel  dirinya akan disposisi ke Komisi V.

Baca:  Ini Yang Dikonsumsi Ketua DPRD Sumsel Saat Berbuka Puasa

Sebelumnya Airlangga Hartanto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa THR akan dicairkan H-10 lebaran 2021 untuk para PNS.

Hal tersebut sudah dalam proses finalisasi oleh Menteri Keuangan. Lantas, berapa besaran THR PNS 2021?

Secara teknis, informasi THR biasanya akan diterbitkan melalui PMK (Peraturan Menteri Keuangan). PMK tersebut untuk saat ini masih dalam proses finalisasi oleh Kementerian Keuangan.

Mengenai nominalnya, jika mengacu pada aturan teknis tahun 2020, maka setiap PNS akan memperoleh THR sebesar  atau setara satu kali penghasilan.

Baca:  Penggunaan Jalan Negara di Merapi Oleh Perusahaan Tambang Akan di Serahkan Ke  Gubernur Sumsel

Diketahui, besaran THR PNS ini dihitung berdasarkan jumlah gaji pokok PNS serta tunjangan-tunjangan yang diterima.

Hal tersebut mengacu pada PP (Peraturan Pemerintah) No. 15 Th. 2019, yang mana besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai dengan golongan dan lama masa kerja atau masa kerja golongan (MKG). #osk

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...