Lapangan Korpri Dialihfungsikan Jadi Pasar, Ini Kata Sekda OKU

35

Sekda OKU Achmad Tarmizi

Baturaja, BP – Menindaklanjuti persoalan lapangan Korpri yang dialih fungsikan oleh Pihak Dinas Perhubungan OKU menjadi pasar dan terminal yang diduga tidak memiliki izin dalam mengelola aset daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten OKU Achmad Tarmizi, angkat bicara.

Dikatakan Tarmizi, bahwa sampai saat ini, secara administratif lapangan korpri masih berstatus lapangan upacara. “Pada awalnya lapangan korpri itu diperuntukan sementara sebagai tempat bongkar muat kendaraan barang, bukan pasar,” kata dia saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (21/4/2021).

Baca:  Pemkab OKU Masuk Dalam Top 99 Pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Tarmizi menegaskan, jika hal itu dilakukan dalam rangka persiapan menyambut Adipura dan jika pada prosesnya tempat tersebut tidak hanya digunakan sebagai tempat bongkar muat, melainkan dialihfungsikan menjadi pasar dan terminal, bahwa hal tersebut sudah melanggar dan harus ditertibkan.

“Jika merujuk pada Perda No.4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Aset Milik Daerah dalam pasal 8 ayat 1 huruf b. Azas kepastian hukum, dijelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan Peraturan undang-undang dan huruf c. Azas transparansi, mengatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak rakyat dalam memperoleh informasi,” paparnya.

Baca:  Pemkab OKU Masuk Dalam Top 99 Pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Pada kesempatan itu Tarmizi juga mengutarakan, memang lapangan korpri tersebut ingin dialih fungsikan jadi pasar dan terminal tentunya harus mengikuti prosedur perundang-undangan yang ada, artinya harus memiliki dasar hukum. “Iya, kalau mau dialih fungsikan harus ada dasar hukumnya,” ungkapnya.

Saat disinggung terkait Pihak Dinas Perhubungan yang menjadikan lapangan korpri tersebut sebagai pasar dan terminal. Sekda OKU Achmad Tarmizi, dengan tegas kembali mengatakan bahwa pihak Dinas Perhubungan diserahi tugas untuk mengatur lalu lintas bongkar muat bukan mengatur pasar.

Baca:  Pemkab OKU Masuk Dalam Top 99 Pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Sedangkan terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan terkait penarikan retribusi pedagang. Achmad Tarmizi, pun mengatakan pemerintah daerah tidak pernah menginstruksikan untuk melakukan penarikan retribusi. “Pemda tidak pernah memerintahkan dan menginstruksikan untuk penarikan retribusi dilapangan korpri. Kalaupun ada penarikan harus memiliki dasar hukum,” pungkasnya. #yan