Komisi I DPRD Sumsel Berikan Dukungan Kepada APH, Tindak Tegas Pelaku Penganiayaan Perawat RS Siloam Sriwijaya

121

Antoni Yuzar (BP/DUDY OSKANDAR)

Palembang, BP-Simpati dan dukungan kepada perawat RS Siloam Sriwijaya Palembang, yang menjadi korban kekerasan dari orang tua pasiennya sendiri, Cristina Ramauli Simatupang tak hanya mengalir dari netizen di seluruh penjuru Indonesia. Viralnya kasus ini bahkan turut menyita perhatian dan simpati dari jajaran pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Sumatera Selatan (Sumsel).

“Kasus penganiayaan yang menimpa korban Christina R yang  dilakukan JT menuai perhatian berbagai pihak. Di Bulan Ramadhan yang seharusnya perbanyak berbuat kebaikan, justru kejahatan dilakukan, “ kata Ketua Komisi I DPRD Sumsel Antoni Yuzar, Sabtu (17/4).

Baca:  Terkait Lahan Pulau Kemaro, Pekan Depan DPRD Sumsel Fasilitasi Pertemuan Zuriat Kiai Marogan dan BPN Sumsel

Alasan apapun bagi pelaku terhadap tindakannya melakukan  penganiayaan, tindakan kekerasan  atau main hakim sendiri menurutnya adalah  perbuatan melanggar hukum  yaitu perbuatan pidana yang dilarang  oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) sebagaimana diatur pasal 351 KUHP tentang  penganiayaan.

“Tindakan pelaku yang melakukan tindakan  kekerasan atau penganiayaan terhadap perawat adalah suatu yang tidak dibenarkan,” katanya.

Baca:  Ketua DPRD Sumsel Ingatkan Perusahaan Bayar THR Tepat Waktu

Terhadap  pelaku JT yang telah diamankan pihak Polrestabes Palembang   dengan cepat, tegas dan terukur patut diacungkan jempol.

“Kita dukung tindakan tegas dari aparat penegak hukum (APH) untuk upaya penegakan hukum.( supremasi hukum).Tidak hanya itu pelaku juga melakukan perusakan  hp milik korban lain , dapat dikenakan saksi pasal 406 KUHP,” ujar politisi PKB ini.

 

Karena itu menurut Antoni, pihaknya akan memantau proses kasus ini, agar pelaku dikenakan sanksi yang seadil adilnya, apalagi korban adalah seorang perawat perempuan yang memberikan pelayanan terhadap pasien justru mendapat ganjaran yang menyakitkan dari pelaku JT.

Baca:  Silpa APBD Sumsel TA 2020 Capai Rp40,4 M

“Kasus seperti ini jangan sampai berulang terhadap kasus-kasus  lainya Untuk itu kami berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Tidak ada keraguan sampai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (Inkrah) terhadap kasus ini,” katanya.#osk