Wabup OKU Non Aktif Johan Anuar Dituntut 8 Tahun Penjara

58

JPU KPK menuntut hukuman 8 tahun penjara terhadap Johan Anuar, Wakil Bupati (Wabup)  Non Aktif Kabupaten OKU yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan Kabupaten OKU, Kamis (15/4). (BP/IST)

Palembang, BP–JPU KPK menuntut hukuman 8 tahun penjara terhadap Johan Anuar, Wakil Bupati (Wabup)  Non Aktif Kabupaten OKU yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan Kabupaten OKU, Kamis (15/4).

JPU menyatakan Johan Anuar terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama.

“Menyatakan terdakwa Johan Anuar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar JPU KPK, Rihki Benindo Maghaz dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis (15/6).

Johan Anuar juga dituntut membayar denda sebesar Rp.200 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Baca:  Polda Tetapkan Ketua PPHP dan Ketua Lelang Sebagai Tersangka 

Selain itu ia dituntut untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp3.211.992.020,00 (tiga miliar dua ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah).

Dengan ketentuan apabila ia tidak membayar uang pengganti itu dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Apabila tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun,” katanya.

JPU juga menuntut agar Mantan wakil ketua DPRD Kabupaten OKU tersebut juga dicabut hak politiknya selama 5 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana.

Sidang akan dilanjutkan pada dua pekan mendatang tepatnya Selasa (27/4) mendatang dengan agenda mendengarkan pembacaan pledoi terdakwa.

Kuasa hukum Johan Anuar bereaksi keras atas tuntutan 8 tahun penjara serta denda Rp.200 juta subsidair 6 bulan yang dijatuhkan Jaksa penuntut umum KPK terhadap kliennya.

Baca:  Berkas Korupsi Kasus Tugu Tapal Batas Palembang-Banyuasin Segera Dilimpahkan

Titis Rachmawati, kuasa hukum Johan Anuar menilai tuntutan tersebut terkesan dipaksakan.

“Karena dipaksakan, tuntutan itu jadinya tidak adil,” ujarnya saat ditemui setelah persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis (15/4).

Tak hanya kurungan badan, wakil bupati non aktif kabupaten OKU itu juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp.3,2 miliar serta dicabut hak politiknya selama 5 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana.

Titis juga mempertanyakan adanya tuntutan membayar uang ganti rugi tersebut.

Sebab dikatakannya, perkara uang pengganti sebesar Rp.3,2 miliar telah dibayar oleh Khidirman, terpidana kasus serupa yang kini masih menjalani masa penahanan.

Sehingga menurutnya, tidak ada alasan bagi Johan Anuar untuk membayar uang pengganti sebagaimana tuntutan yang disampaikan JPU KPK.

Baca:  Sidang Suap Proyek Muara Enim Periksa 9 Saksi

“Kalau dibebankan lagi pada klien kami untuk membayar uang sebesar Rp.3,2 miliar tersebut, berarti Pemerintah Kabupaten OKU selain dapat tanah juga dapat uang double (dua kali lipat). Enak sekali pengadaan tanah dapat begitu,” katanya.

“Selain itu, definisi membayar uang pengganti itu kalau terdakwa dibuktikan menikmati uang tersebut, tapi ini mana pembuktiannya,” katanya menambahkan.

Titis juga membandingkan tuntutan terhadap kliennya dengan beberapa perkara korupsi lain.

Menurutnya banyak perkara korupsi dengan total jumlah kerugian negara yang jauh lebih besar dari perkara Johan Anuar namun mendapat tuntutan pidana lebih ringan.

“Untuk itu langkah kami selanjutnya adalah mengajukan pledoi semaksimal mungkin. Kami juga akan melaporkan pada komisi kejaksaan, bahkan dewan pengawas KPK agar memantau perkara ini sebaik mungkin,” katanya.#osk