Raperda Pembentukan BUMD SPAM Regional di Setujui di Tambah Dalam  Program Pembentukan Perda Tahun 2021

50

Ketua DPRD Sumsel HJ RA Anita Noeringhati dan Gubernur Sumsel H Herman Deru usai penandatanganan keputusan DPRD Sumsel , Senin (12/4).(BP/IST)

Palembang, BP-DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)  DPRD Provinsi  Sumsel  terhadap Perubahan dan Penambahan  Program Pembentukan  Peraturan Daerah  Tahun 2011, Senin (12/4) .

Rapat paripurna di pimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Sumsel serta anggota DPRD Sumsel , juga dihadiri Gubernur Sumsel H Herman Deru.

Juru bicara Bapemperda DPRD Sumsel Dra Hj Rita Suryani mengatakan, melalui Surat Gubernur Nomor 188.341/11/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal usul penambahan program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 pihak eksekutif telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah  (Raperda) tentang Pembentukan BUMD SPAM Regional untuk dimasukkan ke dalam Propemperda 2021.

“Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah mengadakan rapat pada tanggal 7 April 2021 dengan mengundang mitra terkait pengusung Rancangan Peraturan Daerah untuk mendapatkan penjelasan dan urgensi dari Ranperda tersebut,” katanya.

Menurutnya mengenai skala prioritas dan urgensi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BUMD SPAM Regional sebagai berikut bahwa” Rancangan Peraturan Daerah dimaksud merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum yang terkait dengan Penetapan Target Nasional capaian air bersih 100Y6 (seratus persen) yang dikenal dengan Program 100-0-100 yaitu 100 % masyarakat dapat terlayani dengan air bersih, 0 kawasan kumuh yang tidak terjangkau dan 100 % akses sanitasi layak pada tahun 2019.

Baca:  Ketua DPRD Sumsel: "Tidak Boleh Mudik Titik, Jadi Tidak Ada Koma"

“Sesuai dengan lampiran huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah yang bersifat pelayanan dasar dan dalam hal ini Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan dan pengembangan SPAM Regional (lintas Kabupaten/Kota) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum bahwa Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional oleh Pemerintah Provinsi adalah bentuk pengelolaan air baku ,” katanya.

Baca:  DPRD Sumsel Berikan Syarat, Sekolah Tatap Muka Minimal 50 Persen Guru Sudah di Vaksinasi

Sedangkan untuk penyaluran ke rumah-rumah penduduk harus dilakukan melalui kerjasama dengan PDAM setempat.

Kemudian sesuai dengan Ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum bahwa penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh antara lain BUMN/BUMD dan UPT/UPTD dan dalam hal dilaksanakan oleh BUMD maka BUMD tersebut adalah khusus yang melakukan kegiatan penyelenggraan Sistem Penyediaan Air Minum (Pasal 1 angka 13), selain itu didalam ketentuan Pasal 7a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, bahwa Gubernur menetapkan tarif dasar air minum di setiap Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan setelah mendengarkan paparan dari pihak terkait maka Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BUMD SPAM Regional kedalam Perubahan dan Penambahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 dengan memperhatikan konsep kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten/Kota dan penyusunan rencana induk sistem penyelenggaraan air minum di Provinsi Sumatera Selatan guna memberikan pemerataan dalam sistem pelayanan air minum yang membutuhkan payung hukum berupa Peraturan Daerah didalam pelaksanaannya.

Baca:  Kabar Gembira, Sebelum Lebaran Insentif Guru Honor SMA/SMK di Sumsel Cair

“Dengan masuknya Raperda ini kedalam Perubahan dan Penambahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 maka Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 memuat 17 ( Tujuh belas) Raperda yang terdiri dari 5 ( Lima ) Usulan Hak Inisiatif dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan 12 ( Dua belas ) Raperda usulan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan,” katanya.

Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengatakan, program legislasi  daerah ini  harus ditetapkan dengan keputusan DPRD Provinsi Sumsel .#osk