“Mewujudkan Tata Ruang Yang Adil Dan Berkelanjutan di Lebak Rawang”

59

Konprensi pers  terkait  mewujudkan tata ruang yang adil dan berkelanjutan di Lebak Rawang, Senin (12/4) di Hotel Swarnadwipa.(BP/IST)

Palembang, BP- Lahan gambut terbentuk karena adanya penambahan bahan organik segar yang lebih cepat daripada perombakannya, sehingga terjadi timbunan organik dari waktu ke waktu. Gambut Indonesia sangat potensial dimanfaatkan untuk penyediaan bahan pangan. Pemanfaatan lahan gambut yang lebih masif untuk memasok bahan pangan dipicu oleh yang pertama adalah laju alih fungsi lahan pertanian, kedua belum lagi pertambahan jumlah penduduk, dan yang terakhir keinginan menjadikan kabupaten OKI sebagai lumbung pangan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) .

Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, M Hairul Sobri  mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016, Kawasan Hidrologis Gambut dibagi menjadi 2 (dua) Klasifikasi yaitu 1). Kawasan Lindung dan 2). Kawasan Budidaya.

“Pembagian dua wilayah ini diambil berdasarkan indikator fisik berupa ketebalan lapisan gambut, wilayah yang dengan kedalaman lapisan gambut 3 (tiga) Meter keatas dikelompokan menjadi wilayah lindung sedangkan kawasan yang mempunyai lapisan gambut kurang dari 3 meter dikelompokan sebagai kawasan budidaya dimana wilayah tersebut sudah di identifikasi oleh WALHI Sumsel bersama masyarakat sehingga objek tersebut bisa dikelola oleh masyarakat,” katanya saat menggelar konprensi pers  terkait  mewujudkan tata ruang yang adil dan berkelanjutan di Lebak Rawang, Senin (12/4) di Hotel Swarnadwipa.

Baca:  Walhi Sumsel Nilai Penangkapan Munarman Suatu Bentuk Pelanggaran  HAM

Lahan gambut tidak saja dimanfaatkan sebagai media tumbuh tanaman, tetapi juga sekaligus sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian petani dan sebagai media tumbuh, lahan ini telah puluhan tahun dimanfaatkan petani untuk mendukung kehidupan mereka. Apalagi variates tanaman lokal seperti kayu gelam, kayu Prepat terkubur, Padi dan sumber mata pencarian lainnya seperti masih banyak habitat biota lainnya sangat menunjang perekonomian masyarakat di 3 (tiga) desa yaitu Desa jerambah Rengas, Lebung Itam serta Tulung Seluang belum lagi potensi ikan yang masih banyak.

Baca:  Walhi Sumsel Nilai Penangkapan Munarman Suatu Bentuk Pelanggaran  HAM

Dalam hal tersebut WALHI Sumsel mendorong terwujudnya kedaulatan atas pangan yang masuk dalam 4 (empat)) tatanan, yaitu tata kuasa, tata kelola, tata produksi dan tata konsumsi untuk mendorong seperti :

1. Menyusun konsep bersama masyarakat dalam melakukan perencanaan tata kelola dilebak rawang khususnya di Desa Jerambah Rengas Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Membangun strategi bersama yang diperlukan dalam pengelolahan, pemilihan komoditas tanaman di lahan gambut dangkal seperti yakni tanaman pangan/ palawija (hortikultura) dan tanaman tahunan.
3. Serta dalam situasi Pandemi Covid yang tak kunjung usai, dikhawatirkan akan berdampak pada ketahanan pangan Prov. Sumsel sehingga diperlukan strategi untuk mengatasinya. Apalagi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia / FAO (Food and Agriculture Organization) pada 2020 memperingatkan ancaman krisis pangan akibat terhambatnya rantai pasokan pangan saat pandemi.
4. Dan juga kami berpandangan bahwa untuk ketahanan pangan di Kab. OKI harus bisa memberikan jaminan keberlanjutan ekologi, sosial, budaya, politik dan ekonomi serta jaminan ruang hidup yang adil dan nyaman khususnya masyarakat yang mengelola di lebak rawang untuk mengantisipasi terancamnya, terganggunya atau hilangnya asset produksi dan konsumsi masyarakat desa yang akan mengancam keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup dan akan hilangnya daya pulih ekosistem gambut.#osk