Ultimate magazine theme for WordPress.

PAD Tak Capai Target , DPRD Palembang Sebut Pasar di Palembang Banyak Kosong

Dialog interaktif’ Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan  Terhadap UMKM kota Palembang , Sabtu (10/4) di Bongen Id Coffe, Palembang di selenggaran oleh DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) kota Palembang (BP/DUDY OSKANDAR)

Palembang, BP-Wakil Ketua Komisi I DPRD kota Palembang yang juga anggota  Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD kota Palembang,  Muhammad  Ridwan Saiman SH MH  mengkritik kinerja Perumda Pasar  Palembang Jaya terkait pengelolaan pasar di kota Palembang.

“ Pertanyaannya kenapa  Perumda Pasar Palembang ini terkenal tidak punya setoran PAD, karena pasarnya banyak kosong, karena lapaknya banyak kosong  karena penghasilan Perumda Pasar Palembang Jaya tidak mencapai target untuk melakukan setoran kepada PAD kota Palembang,” katanya saat Dialog interaktif’ Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan  Terhadap UMKM kota Palembang , Sabtu (10/4) di Bongen Id Coffe, Palembang di selenggaran oleh DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) kota Palembang

Baca:  Azhari: Ritel Modern Bisa Mematikan Pelaku UKM

Menurut politisi PKS ini, kalau pasar ini diisi oleh para pedagang maka retribusi akan berjalan.

“ Itulah beda retribusi dan pajak, kalau retribusi ada sesuatu  yang diberikan pemerintah, fasilitas pemerintah tapi kalau pajak , enggak, pokoknya punya kamu , pemerintah ada setor pajak, bayar pajak, “ katanya sembari mencontohkan penataan pasar di kota Palembang yang sangat baik.

Pajak menurutnya  rata-rata kewenangannya pemerintah pusat.

“ Tinggal makmana kita berdagang secara jujur tadi, mungkin seperti itu,” katanya.

Dirut Perumda Pasar  Palembang Jaya, Abdul Rizal Spd MM menjelaskan kalau ada 19 pasar milik Pemkot Palembang dari 19 pasar itu 16 pasar dikelola oleh Prumnda Pasar selebihnya dikelola swasta.

“ Ada dikelola benar-benar punya swasta sekitar 30 pasar jadi kurang lebih ada 45 pasar di kota Palembang ini  dibawah naungan Perumda Pasar  Palembang Jaya tapi harus kita kotak-kotakkan karena ada benar-benar milik swasta, ada punya pemerintah di swastakan  dan ada benar-benar dikelola oleh pemerintah,” katanya.

Baca:  6 Puskesmas Raih Penghargaan, Feby : Pelayanannya Maksimal

Selain itu pasar yang dikelola Perumda Pasar  Palembang Jaya jumlahnya 8000 los dan petak  akan tetapi hanya berisi 3000 sampai 4000.

“ Itu kami curhat dengan pak Ridwan kenapa pasar itu pemasukannya  minus karena kita tergantung pedagangnya, kalau pedagangnya lari  tidak ada pemasukan di pasar itu,” katanya.

Pihaknya juga siap memfasilitasi  pihak APKLI kota Palembang yang ingin berdagang.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang Ana Heriana mengatakan,  pihaknya mengambil langkah memfasilitasi kebutuhan UMKM dengan mendistribusikan bantuan langsung dari pemerintah pusat untuk UMKM yang berhak menerima sesuai persyaratan.

Baca:  DPRD Palembang Desak Pemkot Palembang Tanggapi Biaya Pembuatan RAB 

“Ini supaya UMKM bangkit, mereka yang benar-benar butuh, secara detail yang tahu pihak bank penyalur,” jelasnya. Tidak saja bantuan dari Presiden, bagi UMKM terdampak juga menerima keringanan pinjaman modal tanpa bunga dan agunan yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kerja sama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR),” katanya.

Turut hadir Ketua Dewan Pembina DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) kota Palembang, Abu Sari , Ketua Umum  DPD APKLI Kota Palembang.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...