Ultimate magazine theme for WordPress.
BI-26-27

Fraksi PKS: Perlu Komitmen Kuat Wujudkan Demokrasi Pancasila yang Substantif

Jazuli Juwaini

Jakarta, BP–Fraksi PKS DPR kembali menggelar Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan Seri Ketiga dengan Tema “Melampaui Demokrasi Kita Hari Ini” menghadirkan narasumber Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) dan M. Sohibul Iman (Wakil Ketua Majelis Syuro PKS) Jum’at (9/4).
Acara yang digelar secara virtual ini, dimulai dengan Pengantar sekaligus arahan dari Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, yang dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohammad Sohibul Iman dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, tema ini sengaja diangkat dalam Mimbar Demokrasi ke-3 untuk mendapatkan perspektif yang jernih, reflektif, dan konstruktif bagaimana mewujudkan demokrasi yang subtantif.
“Perlu komitmen kuat seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan demokrasi Pancasila yang subtantif. Yaitu demokrasi yang menghasilkan kesejahteraan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945,” ujar anggota
Komisi I DPR Dapil Banten ini.
Menurut dia, demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi negara lain karena kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara sekaligus identitas dan karakter bangsa.
Jazuli menambahkan, demokrasi akan berjalan dengan baik apabila prosesnya berjalan dengan jujur dan adil, tidak ada tekanan dan paksaan, tidak ada money poltik dan hal lain yang menghambat demokrasi menjadi baik.
“Demokrasi Indonesia berjalan dengan baik ketika awal reformasi namun saat ini demokrasi kembali tertatih-tatih akibat oligarki kekuasaan dan kapital,”kata Jazuli.
Wakil Ketua Majelis Syuro’ Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Sohibul Iman, mengatakan, semua masyarakat rindu akan terwujudnya demokrasi yang substantif dan lebih baik.
Tapi, demokrasi di negara kita belum sesuai dengan harapan, karena kita masih melihat adanya money politics yang nyata dan membuat demokrasi kita tidak lebih baik dan adanya kekuatan besar yang disebut oligarki.
Kemunduran demokrasi, ungkap Presiden PKS 2015-2020, ditandai dengan ruang partisipasi publik semakin menyempit, akibat pintu masuk ke ranah poltik semakin berat yang disebabkan biaya politik yang mahal. Akibatnya sirkulasi elit hanya dikuasai oleh orang-orang atau kelompok yang memiliki modal kapital.
“Penyebab mundurnya demokrasi Indonesia salah satunya akibat dari desain institusi demokrasi kita yang belum tuntas, menyempitnya partisipasi publik, kemudian pengelolaan negara yang tidak baik akibat abuse of power,” tuturnya
Sementara itu Anies Baswedan menekankan pentingnya perasaan kesetaraan membangun budaya demokrasi. Pihak berwenang harus mampu merawat iklim demokrasi, karena demokrasi membutuhkan komitmen kuat, nilai keterbukaan, toleransi dan ruang perbedaan.
“Semua ini hanya mampu dijamin pemegang kewenangan dengan kebijakan publik yang menumbuhkan perasaan setara di antara semua pihak,” jelasnya.
Jika pemegang kewenangan gagal merawat demokrasi, lanjut Anies, kehidupan masyarakat akan jauh lebih tidak tenang, tidak teduh dan tidak damai.
Dikatakan menjaga iklim demokrasi dengan benar dengan cara mendengar dan merespon setiap aspirasi rakyat. Setiap aspirasi harus direspon dengan tata krama yang benar. Pandangan yang berbeda harus dihargai sebagai sebuah suara legitimate dari rakyat. Sehingga, hal ini dapat menumbuhkan perasaan setara bagi semua pihak.
Selain itu, demokrasi harus menumbuhkan partisipasi dari semua pihak. Hal tersebut dicontohkan dengan pengambilan keputusan, mulai dari tingkat RT/RW, semua dengan melakukan rembug/musyawarah dan interaksi langsung dengan masyarakat. “Harapannya, itu akan membuat tidak ada aspirasi yang mampet. Problem-problem dapat direspon dengan cepat dan perasaan kesetaraan dapat ditumbuhkan” ujar Anies.
Menurut Anies, wujud dari upaya merawat demokrasi bisa dilihat dari upaya Pemprov DKI menghadirkan ruang publik yang setara. Anies mencontohkan pada pembangunan transportasi umum dan taman, yang menurutnya, dapat menumbuhkan perasaan setara bagi seluruh warganya. Ini akan berdampak pada tumbuhnya kota yang demokratis.
“Kita melihat transportasi tidak sebagai alat pemindah badan, tetapi alat penumbuh kesetaraan. Tidak ada umum dan VIP. Semua mendapatkan fasilitas yang nyaman tanpa memandang latar belakang. Begitu juga pada taman, semua orang dengan strata ekonomi maupun sosial dapat berkumpul di sana tanpa ada sekat-” ujarnya. #duk

Baca:  Wakil Ketua DPR: PKB dan CPC Miliki Kesamaan Visi Kebangsaan
Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...