Ultimate magazine theme for WordPress.

Syarief Hasan: Tujuan Pembangunan Nasional Kesejahteraan Untuk Semua

Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan

Kolaka, BP–Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan, mengatakan, sebagai negara kepulauan yang luas dengan jumlah penduduk 270 juta lebih beragam suku budaya, Indonesia membutuhkan rencana dan implementasi pembangunan nasional serta mampu mewujudkan tujuan akhir bernegara yakni mencapai kesejahteraan bersama.

Untuk mewujudkan itu, sistem perencanaan pembangunan nasional mesti memenuhi beberapa kriteria, salah satu mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setiap tahun sehingga daya beli tinggi dan roda perekonomian berjalan cepat.

“Dari sinilah lalu muncul wacana besar dari rakyat tentang perlunya bangsa ini menghidupkan kembali GBHN sebagai pedoman yang memandu penyelenggara negara melaksanakan pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan,” ujar Syarief di Kolaka, Sulawesi Tenggara, Jumat (9/4).

Menurut Syarief, walaupun Indonesia tidak lagi memiliki GBHN seperti masa orde baru, tapi di era dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari tahun 2004 sampai 2014, bangsa ini sempat merasakan dampak pelaksanaan pembangunan nasional yang bagus yakni naiknya income perkapita rakyat Indonesia dari US$1.161 pertahun menjadi sekitar US$3.475 pertahun.

Baca:  Bamsoet: Danau Toba Bukan Hanya Milik Warga Sumatera Utara

Akibatnya level kemiskinan juga ikut turun dari 16 persen menjadi 11,25 persen serta tingkat pengangguran turun dari 11,2 persen menjadi 5,7 persen.

“Semua itu fakta dan tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Artinya, tujuan kita bernegara sudah bisa dicapai dengan menerapkan sistem pembangunan nasional tanpa amandemen UUD. Tentu dibarengi kerja yang baik, konsisten dan tanpa kenal lelah,” katanya.

Baca:  Bamsoet Harap Indonesia Mampu Produksi Banyak Kendaraan Listrik

Dikatakan, sebagai negara demokrasi rakyat diberi kebebasan mengutarakan pendapat temasuk wacana menghidupkan kembali GBHN dan itu harus diapresiasi.

“MPR sebagai lembaga yang mewakili kedaulatan rakyat berupaya menampung semua pendapat terkait haluan negara, kemudian mengkaji secara mendalam sebelum mengeluarkan kebijakan,” tambahnya.

Untuk kepentingan itulah, MPR gencar melakukan kegiatan serap aspirasi ke berbagai elemen masyarakat ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia, tokoh nasional, ormas, organisasi keagamaan, pimpinan partai politik dan kalangan birokrasi seperti Pemkab Kolaka berdiskusi mengambil masukan untuk memperkaya materi kajian.

Baca:  Bamsoet Dikukuhkan Sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat

“Saya berharap dukungan pemikiran dan moril dari rakyat agar wacana besar ini bisa segera diputuskan. Lalu, apapun keputusan nanti, apakah GBHN diperlukan atau tidak, pasti yang terbaik untuk rakyat dan negara Indonesia,” paparnya.#duk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...