Ultimate magazine theme for WordPress.

Bamsoet: Perlu Kebijakan Khusus Pemerintah Akomodir Penambang Minyak Tradisional

Jambi, BP–Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah pusat dan daerah membuat peraturan khusus untuk menyelesaikan aktivitas penambang emas dan minyak tradisional oleh masyarakat Jambi yang dilakukan secara ilegal.

Di satu sisi, aktifitas penambangan ilegal tersebut menjadi mata pencaharian masyarakat. Di sisi lain, karena penambangan dilakukan secara ilegal tanpa memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan, justru bisa membahayakan keselamatan penambang dan masyarakat di sana.

“Sepanjang April 2021, Polda Jambi telah menutup lebih dari 300 sumur minyak tanpa izin. Data Polda Jambi mencatat setidaknya terdapat 1.000 sumur minyak ilegal yang tersebar di Desa Bungku dan Desa Pompa Air, Kabupaten Batanghari, Jambi. Sumur minyak illegal bahkan merusak kawasan taman hutan rakyat di Kabupaten Batanghari. Aktivitas penambang ilegal seperti ini sulit diberantas, karena menyangkut mata pencaharian warga. Solusi terbaik adalah melakukan pemberdayaan terhadap penambang, ilegal tersebut” ujar Bamsoet di Jambi, Sabtu (10/4).

Menurut Bamsoet, perlu diatur kebijakan khusus oleh pemerintah pusat maupun daerah agar penambang tradisional bisa diberdayakan. Misalnya dengan mengelompokan mereka dalam wadah koperasi, sehingga mudah dilakukan pembinaan. Atau penambang tersebut difasilitasi untuk bekerja di perusahaan penambang di Jambi sekitarnya.

Baca:  Soal Joseph Paul Zhang, Ketua MPR: Permasalahkan Agama Sudah Ketinggalan Zaman

“Selain memberikan kesempatan kepada korporasi besar menambang kekayaan alam Indonesia, pemerintah pusat dan daerah juga harus memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menikmati kekayaan alam. Sehingga mereka bisa berkontribusi dalam pembangunan daerah,” jelas Bamsoet.

Dikatakan, dengan melakukan pemberdayaan, aktifitas penambangan yang dilakukan masyarakat akan menyesuaikan standar operasional prosedural yang berlaku dalam aktifitas penambangan. Sehingga menjamin keamanan dan keselamatan nyawa, serta tidak mencemari lingkungan sekitar.

Baca:  Presiden Joko Widodo Jadi Saksi Nikah Putri Ketua Fraksi Golkar MPR RI Idris Laena

“Harus ada komunikasi yang baik dari Pemprov dan Pemkab se-Jambi, didukung Polda Jambi dengan kementerian/instansi terkait untuk menyamakan persepsi melegalkan tambang tradisional warga,” papar mantan Ketua DPR tersebut.#duk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...