Ultimate magazine theme for WordPress.

Gubernur Keluarkan Surat Edaran, 7 Kabupaten/Kota di Sumsel Berlakukan PPKM Bersekala Mikro

Gubernur H Herman Deru melalui   Plh. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumsel, Akhmad Najib dalam jumpa persnya di kantor Gubernur, Kamis (8/4) petang. (BP/IST)

Palembang, BP–Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel)  H Herman Deru akhirnya mengeluarkan Surat Edaran (SE)  terkait Intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  Nomor 07 tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

Gubernur H Herman Deru melalui   Plh. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumsel, Akhmad Najib dalam jumpa persnya di kantor Gubernur, Kamis (8/4) petang mengatakan, Surat Edaran  yang ditandatangi langsung Gubernur  Herman Deru tersebut sesuai dengan Intruksi Mendagri.

Dimana SE gubernur tersebut ditujukan pada 7 kepala daerah di Sumsel yang wilayahnya masuk  dalam zona “Orange”.

“Pak Gubernur hari ini membuat surat ataupun edaran sebagai tindaklanjut Intruksi Mendagri kepada tujuh Bupati/Walikota yang wilayahnya dalam kategori Orange. Yaitu Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ulu (OKU), Musi Rawas, dan Muara Enim,” katanya.

Baca:  Tito Ke Palembang Lantaran Tingginya Covid-19, Pengamat Nilai Bentuk Peringatan Keras Kepada Pemprov Sumsel

Dimana berdasarkan surat tersebut, lanjut Najib memuat agar  kepala daerah di 7  Kabupaten/kota itu diminta untuk memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dengan dilakukan pertimbangan kriteria zonasi pengendalian wilayah sampai tingkat RT.

“Dalam pelakasanannya untuk daerah tersebut, jika terdapat tiga sampai lima rumah dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam satu RT selama 7 hari terakhir tentu didalam pengendaliannya untuk isolasi mandiri,” katanya.

Baca:  Update COVID-19 Muba: Bertambah 4 Kasus Sembuh, 3 Positif

Sedangkan dia menyebutkan bagi PPKM berbasis Mikro yang berada di 7 kabupaten/kota itu untuk melakukan koordinasi mulai dari RT/RW, Kepala Desa, Lurah sampai seterusnya dengan membentuk posko tingkat desa sampai kelurahan.

“Bagi wilayah yang belum membentuk posko dan terhadap wilayah yang sudah membentuk posko agar lebih mengoptimalisasikan peran dan fungsinya,” tambahnya.

Pengaturan dalam PPKM berbasis mikro ini, kata Najib sampai dengan pemerintah desa, kelurahan dengan mengintesifkan disiplin protokol kesehatan, begitu juga dalam penanganannya mengoptimalkan peran camat seluruhnya seperti 3T (Tracing, Testing, Treatment) serta memperlakukan kesehatan prilaku hidup bersih.

“Pemberlakuan PPKM berbasis Mikro ini terhitung dari tanggal 6 sampai 19 April 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengn ketentuan perundang- undangan yang berlaku,” katanya.

Baca:  Wisma Atlet di JSC Kembali Diaktifkan

Sedangkan kepada 10 kabupaten/kota lainya diminta tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mematuhi prokes.

Berdasarkan surat edaran Gubernur, dijelaskan Najib, penyediaan anggaran yang berkaitan dengan posko bagi desa diketuai oleh Kepala Desa begitu juga sebaliknya bagi Kelurahan diketahui oleh Lurah termasuk pelaksanaannya sendiri di bantu oleh setiap aparat kelurahan.

“Dalam upaya menurunkan kasus kematian di Sumsel akibat Covid-19, langkah-langkah yang diambil dalam edaran tersebut adalah meningkatkan deteksi dini terhadap covid-19 dan meningkatkan kualitas dalam pelayanan Covid-19 dengan mempedomani Intruksi Mendagri tadi.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...