Banyak Keluarga Gubernur Sumsel Jadi Pejabat, KMPSS  Ingatkan Pemerintah Provinsi Bukan Perusahaan  

175

Komunitas Masyarakat Peduli Sumatera Selatan (KMPSS) menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (7/4). (BP/IST)

Palembang, BP — Komunitas Masyarakat Peduli Sumatera Selatan (KMPSS) menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (7/4).

KMPSS  mengingatkan kinerja Gubernur Sumsel H Herman Deru  yang banyak menempatkan kerabat, keluarga di posisi strategis di birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi Sumsel.

Salah satu peserta aksi, Rahmat Sandi Iqbal mengingatkan Gubernur Sumsel bila pemerintah provinsi Sumsel bukan sebuah perusahaan, dimana managementnya bisa menempatkan para sanak keluarga.

“Saya nilai Gubernur hanya menciptakan Sumsel Maju untuk keluarga, bukan untuk rakyat. Banyak SDM di Sumsel yang berkualitas,” katanya.

Dilain itu peserta aksi lain , Sukma Hidayat menyoroti kinerja Pemprov Sumsel, yang belum menunjukkan hasil. Dimana dari data BPS, Sumsel masuk 10 provinsi termiskin di Indonesia.

“Lihatlah hasil kinerjanya, Sumsel masuk 10 provinsi termiskin di Indonesia,” katanya. Hal senada dikemukakan Direktur Sriwijaya Corruption Wacth (SCW) Mukri AS, menilai sebuah nepotisme bisa menyebabkan kolusi yang akhirnya akan bermuara nepotisme.

“Saya minta DPRD Sumsel, gunakan fungsi sebagai kontrol, bila suara kami tidak di dengarkan maka kami akan besuara sampai ke pusat,” katanya.

Usai berorasi massa aksi menyerahkan medali emas untuk Gubernur Sumsel atas keberhasilan mengangkat kerabatnya dalam Pemerintahan Provinsi Sumsel, yang diterima langsung oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Provinsi Sumsel, Edward Juliartha .

Sedangkan Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Provinsi Sumsel, Edward Juliartha yang menemui massa aksi  mengatakan, semua masukan dari masyarakat merupakan atensi dari pemerintahan.

“Kalau bicara tentang peringatan kita lihat dulu. sejauh ini Pemprov sudah melakukan rotasi sesuai dengan juklak dan juknis. sehingga kalau ada yang menduduki ada unsur kedekatan tentu kita lihat dulu. Kalau dia lolos seleksi kita tidak bisa mengatakan karena adanya kedekatan. Ini kita sesuaikan dengan prosedur yang ada,” katanya.

Menurut Edward, dalam kondisi seleksi jabatan melalui beberapa proses. “Ini merupakan kritik membangun, Pemprov tidak akan bisa kalau yang tidak sesuai, mereka sudah mengikuti beberapa tahapan dan buktinya ada beberapa stafsus yang tidak diteruskan,” katanya. #osk