Ketua DPD RI Minta Pemerintah Sosialisasi PHI Kepada Pekerja

91

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di sela makan malam bersama Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi di Samarinda, Senin (5/4).

Samarinda,BP–Ketua DPD RI LaNyalla Mattalliti meminta pemerintah selaku mediator dalam Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) untuk menggencarkan sosialisasi berkaitan dengan hak-hak pekerja saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pasalnya, masih banyak pekerja belum memahami aturan PHI.

“Ketika berselisih dan tak menemukan jalan tengah, tak sedikit yang berujung bentrokan, bahkan tindak kekerasan fisik,”ujar LaNyalla di sela makan malam bersama sejumlah Senator dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi di Samarinda, Senin (5/4).
Dari informasi yang diterima, dia menyebut di Bontang, kurun waktu 2019 hingga Maret 2021 terdapat 54 kasus aduan dari pekerja yang didominasi aduan berupa PHK. Di sisi lain jumlah uang pesangon yang diterima tak sesuai ketentuan dan dugaan pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan perusahaan.
Dia menilai persoalan klasik di dunia kerja ini tak dapat dihindari. Permasalahan itu berupa perselisihan dalam hubungan industrial, konflik antara pengusaha dan pekerja.
“Di sinilah saya menilai peran penting pemerintah sebagai mediator,”kata Senator dari Jatim tersebut.
Menurut LaNyalla, penyelesaian PHI diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PHI. Namun praktik di lapangan masih banyak pekerja tidak memahami aturan itu.
Data Disnaker Bontang. Selama kurun 2019 menyebutkan, sampai Maret 2021, ada 54 kasus aduan dari pekerja di Kota Bontang. Dari 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan. Sedangkan 2020-2021 tidak berubah alias konstan.
Pada 2019 pihaknya menangani 28 kasus perselisihan. 19 kasus di antaranya dapat terselesaikan dengan kesepakatan Perjanjian Bersama (PB). Setahun berikutnya, 2020, Disnaker Bontang sudah menangani 26 kasus dan terbanyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sementara tahun ini, 2021, Disnaker Bontang kembali menangani 6 kasus. Terhitung Januari hingga Maret 2021. Tertinggi PHK. Di antaranya, sudah bisa diatasi dan ada pula masih proses penanganan. #duk