Ultimate magazine theme for WordPress.

Implementasi Kebijakan Vaksinasi Gratis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Oleh : Muhammad Bobby, S.H 

Kurang lebih 1 Tahun Indonesia berjuang melawan pandemi Covid-19. Selama periode tersebut, pemerintah dan masyarakat bergotong royong dalam upaya menangani Covid-19 termasuk dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan memakai masker. Selain 3M, Program Pemerintah untuk melawan Pandemi Covid 19 pemerintah pada saat ini sedang mendistribusikan vaksinasi kepada masyarakat Indonesia.

“Presiden (Joko Widodo) pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 telah mengumumkan bahwa pemerintah berkomitmen menyediakan vaksin Covid-19 secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia,” keputusan Jokowi tersebut merupakan langkah penting untuk memberi perlindungan kepada warga negara demi tercapainya kekebalan kolektif di Indonesia.

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumberpenularan.

Dan juga Program Vaksinasi di dalam pelaksanaan Vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemerintah. Dan juga menggunakan sistem Vaksinasi Gotong Royong  artinya pelaksanaan Vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.

Program Vaksinasi ini telah ditetapkan aturannya sebagaimana tertuang di dalam Permenkes nomor 10 tahun 2021 di dalam Pasal 3 :

(1)Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

(2)Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Vaksinasi COVID-19 melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha.

(3)Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong Royong.

(4)Penerima Vaksin dalam pelayanan Vaksinasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis.

Dengan memperhatikan Asas salus,populi suprema lex esto adalah “Kesehatan rakyat harus menjadi hukum tertinggi”, Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan aturan hukum yang mengatur tentang Vaksinasi secara gratis, tepatnya di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), artinya kebijakan ini sudah tepat untuk masyarakat Indonesia dan melihat tujuan di Pasal 4 Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk:

“ Pasal 4 “

Baca:  Kegiatan Penjualan Nasi Seribu Rupiah Oleh CPI terus Bergulir

a.mengurangi transmisi/penularan COVID-19;

b.menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19;

c.mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity); dan

d.melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa mengenai kehalalan vaksin Covid-19 buatan Sinovac. Fatwa ini dikeluarkan menyusul diterbitkannya Emergency Use Authorization (EUA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dalam Fatwa MUI Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science Co. LTD China dan PT Bio Farma (Persero), MUI menyatakan bahwa vaksin tersebut hukumnya suci dan halal. Vaksin tersebut juga boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten.

Baca:  Bertemu  Gubernur Sumsel, CPI Dapat Lampu Hijau

Dasar menetapkan kehalalan vaksin Sinovac

Pertama, pendapat para ulama, antara lain pendapat Imam al-Zuhri dalam Syarah Shahih al-Bukhari karya Ibnu Baththal yang menegaskan ketidak bolehan berobat dengan barang najis.

Kemudian, pendapat Imam al-Nawani dalam Raudlatu at-Thalibin wa Umdatu al-Muftiin yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan atau kesuciannya, maka ditetapkan hukum sesuai hukum asalnya.

Selanjutnya, pendapat Qasthalani dalam Irsyadu as-Sari yang menjelaskan, berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib.

Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada 8 Januari 2021 yang menyimpulkan: Proses produksi Sinovac tidak memanfaatkan babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya, Proses produksi Sinovac tidak memanfaatkan bagian tubuh manusia , Proses produksi Sinovac bersentuhan dengan barang najis mutawassithah, sehingga dihukumi mutanajjis, tetapi sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar’I, Proses produksi Sinovac menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin Covid-19 Peralatan dan pensucian dalam proses produksi dipandang telah memnuhi ketentuan pencucian secara syar’I. Dari Fatwa MUI tentang Kehalal Vaksin Sinovac ini, artinya vaksin tersebut bisa digunakan untuk masyarakat tanpa ragu-ragu lagi untuk menentukan Hukumnya.

Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima,tujuan hukum Islam, yakni : Hifdz,Ad-Din (Memelihara Agama), Hifdz,An-Nafs (Memelihara Jiwa), Hifdz,Al’Aql (Memelihara Akal), Hifdz,An-Nasb (Memelihara Keturunan), Hifdz,Al-Maal (Memelihara Harta). Kelima tujuan,hukum Islam diciptakan oleh Allah,SWT bertujuan mewujudkan kemaslahatan,manusia, Dengan demikian 5 tingkatan di atas menunjukan pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia  disamping itu hukum yang diciptakan oleh Allah SWT bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 yang mengatur tentang vaksinasi covid 19 jika dilihat dilihat dari konsep Maqashid Syariah sudah mempunyai tujuan untuk kemaslahatan masyarakat, agar masyarakat menjadi kuat antibody tubuhnya, tubuh menjadi stabil dan sehat.

Khusus pada masa pandemi covid 19 ini masyarakat sangat rentan mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha/perusahaan swasta oleh karena perusahaannya tidak bisa berjalan atau tidak mendapatkan laba akibat pandemi daya beli masyarakat menjadi menurun,  dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 yang mengatur tentang Vaksinasi Covid 19 secara Gratis dinilai tidak bertentangan dengan asas orientasi sosial, dapat di simpulkan seluruh masyarakat dapat di vaksinasi dengan kriteria prioritas yang di dahulukan.

Baca:  CPI Temui Dinas Koperasi dan UKM Sumsel: Koperasi Pilihan Dimasa Sulit

Dan juga Negara wajib hadir atas pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat terkhusus di dalam distribusi Vaksin ini harus sampai kepada seluruh masyarakat Indonesia, kerena itu sudah menjadi tanggung jawab negara dan sudah diamanatkan di dalam UUD 1945 Pasal 28 H. Dari amanat Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatas, bahwa negara harus memenuhi hak-hak rakyat.

Dengan adanya Aturan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 yang mengatur tentang vaksinasi covid 19 secara Gratis dinilai sudah sesuai yang telah amanatkan di dalam UUD 1945 Pasal 28 H dan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah

Semoga dengan adanya kebijakan Vaksinasi yang dilakukan oleh semua elemen, ALLAH SWT dengan segala kebesarannya Allah angkat Wabah Virus Covid 19 ini dari bumi pertiwi dan semoga tatanan kehidupan masyarakat kembali normal seperti dahulu beberapa tahun belakang.#

  • Penulis Alumni Prodi HES FSH UIN Raden Fatah Palembang dan Dewan Pengawas DPP-CPI
Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...