Ultimate magazine theme for WordPress.

Nono Sampono: DPD dan DPR Jangan Diam Agar RUU Daerah Kepulauan Disahkan

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono

Jakarta,BP–Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono berharap semua pihak mendukung pengesahan dari RUU tentang Daerah Kepulauan. Kehadiran RUU ini dapat memaksimalkan pengelolaan potensi di provinsi kepulauan. Sehingga dapat digunakan untuk kepentingan negara ataupun daerah.
“Anggota DPD dan DPR jangan diam. Harus bersatu bersama-sama mengawal RUU ini agar segera disahkan. Kita juga berharap kepala daerah ikut bergabung, baik bupati walikota, gubernur,” ujar Nono dalam acara talkshow di RRI Jakarta, Selasa (31/3).
Menurut Nono, pengesahan RUU tersebut membuktikan kehadiran negara bagi daerah kepulauan.Sebab, selama ini politik anggaran tidak sepenuhnya berpihak pada daerah kepulauan. Alokasi anggaran yang hanya mendasarkan pada jumlah manusia dan luas daratan tidak dapat digunakan memaksimalkan sumber daya di daerah kepulauan, seperti potensi perikanan, laut, ataupun pengelolaan wisata.
“Ada 8 provinsi yang mendukung RUU ini, dengan cakupan 86 kabupaten/kota. Jadi desain negara itu penting untuk hadir. Daerah kepulauan punya potensi yang tidak kalah dengan darat, jadi harus diperjuangkan,”tuturnya.
Dikatakan, provinsi daerah kepulauan mengalami berbagai permasalahan dalam pembangunan terkait kebutuhan anggaran. Pembangunan infrastruktur di daerah kepulauan sangatlah berbeda dengan wilayah daratan. Seperti wilayah daratan satu puskesmas bisa melayani beberapa kecamatan, tetapi di daerah kepulauan, satu puskesmas tidak bisa melayani satu kecamatan, termasuk sekolah.
“Satu-satunya jalan diberikan kewenangan untuk mengelola potensi di daerah itu. Ada ruang, ada kewenangan, dan spesifikasi pemerintah yang jelas. Anggaran juga memang harus lebih bisa menjangkau untuk membangun dengan kondisi seperti itu. Apalagi sesuai dengan rencana Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu poros maritim dunia dengan menguatkan daerah kepulauan,” jelasnya.
Anggota Dewan Pakar Aspeksindo (Asosiasi Pemerintah Kabupaten dan Kota Pesisir RI) Suwidi Tono mengatakan, esensi RUU Daerah Kepulauan tidak bertabrakan dengan undang-undang terkait otonomi daerah yang berkaitan kewenangan daerah. RUU ini hanya menginginkan pengakuan atas ruang, pengakuan wewenang, dan fakta bahwa indeks pembangunan manusia di Indonesia daerah Timur dan Indonesia Barat sangat timpang,.
“Kita negara kepulauan, tetapi dalam mengejawantahkan daerah kepulauan dalam sebuah regulasi itu ada kekosongan,”tegas Suwidi. #duk

Baca:  Ketua DPD Datangi Titik Nol Ibu Kota Negara
Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...