Ultimate magazine theme for WordPress.

Ketua DPD RI Sampaikan 9 Substansi RUU Daerah Kepulauan

Jakarta,BP–Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir, DPD RI menginisiasi lahirnya Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. RUU tersebut sudah masuk dalam daftar Prolegnas Tahun 2021.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan ada 9 substansi RUU disampaikan dalam Seminar Nasional Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) yang berlangsung di Jakarta, Rabu (31/3).
“Kita di DPD RI bersyukur karena RUU Daerah Kepulauan masuk dalam daftar Prolegnas Tahun 2021. RUU inisiatif DPD RI itu, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir,” ujar LaNyalla.
Menurut LaNyalla, jika dibaca dengan seksama, RUU tentang Daerah Kepulauan memiliki 9 subtansi penting. Yang pertama perhatian khusus atas paradigma pembangunan maritime based, selain paradigma land based yang sudah ditentukan pemerintah. Karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.
Dikatakan, substansi kedua adalah jaminan pemenuhan kebutuhan fisik dasar dan perlindungan dari cuaca buruk/ekstrem. Hal ini termaktub dalam Pasal 37 ayat 2. Sementara substansi ketiga adalah layanan pendidikan dasar dan menengah serta kesehatan yang ditanggung negara. Dan substansi keempat, pendanaan khusus melalui Dana Khusus Kepulauan yang termaktub dalam Pasal 27.
Dia menambahkan, substansi kelima dalam RUU ini mengatur Konsep Dana Khusus Kepulauan (DKK) dengan besaran minimal 5 persen dari Dana Transfer Umum yang berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, seperti diatur dalam Pasal 30.Yang menjadi substansi keenam pengaturan penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal tangkap ikan, pendaftaran kapal tangkap untuk bobot kapal di atas 30 sampai 60 gross tonase, dan penerbitan izin usaha pemasaran serta pengolahan hasil perikanan lintas daerah kepulauan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi kepulauan, seperti diatur dalam Pasal 13 ayat 1.
Substansi ketujuh mengatur kewenangan tertentu dalam bidang energi dan sumber daya mineral dan tertulis di Pasal 15. Pada substansi ke delapan, RUU itu mengatur tentang kewenangan dalam bidang perdagangan antar pulau skala besar, yang diatur dalam Pasal 18. Sedangkan substansi kesembilan menyangkut konsepsi bahwa Pulau-Pulau Kecil Terluar atau PPKT, adalah Aset Strategis Nasional sebagai penguat kedaulatan NKRI, seperti diatur dalam Pasal 38 RUU tersebut.
Dengan sembilan substansi lanjut dia, , RUU tentang Daerah Kepulauan tersebut sudah mengakomodasi dan memberi jalan keluar beberapa persoalan yang dialami pemerintah daerah kepulauan dan pesisir. Termasuk persoalan rendahnya Indeks Kemandirian Fiskal di daerah yang bercirikan kepulauan. Tinggal bagaimana kita berjuang untuk memastikan RUU tersebut dapat menjadi Undang-Undang di tahun ini. Mengingat banyaknya RUU yang masuk dalam Prolegnas 2021, baik RUU inisiatif DPR RI, Pemerintah maupun DPD RI.
LaNyalla mengakui dukungan ASPEKSINDO sangat diperlukan. Sebab, bagi pemerintah pusat, RUU tersebut membawa konsekuensi peningkatan jumlah dana yang harus ditransfer ke daerah.
Di Indonesia terdapat 8 Provinsi dan 85 Kabupaten dan Kota yang bercirikan daerah kepulauan dan pesisir pantai. Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.#duk

Baca:  DPD RI Berkomitmen Kawal RUU Daerah Kepulauan
Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...