Anggota DPRD Sumsel Dapil VII Dukung Pembentukan Kabupaten Kikim Area

17

 

BP/ IST
Ir Holda Msi

Palembang, BP
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel), mendukung dan akan terus mengawal pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kikim Area.

Hal tersebut dikemukakan Juru bicara anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) VII Ir Holda Msi mengenai usulan permohonan bersama DPRD Sumsel dan Gubernur Sumsel melalui Presidium Dari Pembentukan Usulan Forum Komunikasi Masyarakat Kikim Area dengan kronologis yang disampaikan kepada anggota DPRD Sumsel dari dapil VII.

“ Barang kali ini sudah sampai ke Pemerintah Provinsi Sumsel dan DPRD Sumsel ,” katanya dalam rapat paripurna XXVII DPRD Sumsel dengan agenda pembacaan hasil reses tahap I DPRD Sumsel, sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi dan didampingi Muchendi Mahzareki di Palembang, Rabu. (31/3) dan dihadiri Wagub Sumsel Mawardi Yahya dan jajaran Pemprov Sumsel.

Baca:  Dugaan Pemalsuan Dokumen, Oknum Anggota DPRD Muba Dilaporkan

Melalui Dapil VII DPRD Sumsel pihaknya mengajukan persetujuan bersama antar DPRD Sumsel dan Gubernur Sumsel atas usul pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru kabupaten Kikim Area pemekaran dari kabupaten Lahat.

“Sebagai dukungan administrasi pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru,” katanya.

Sebelumnya Ketua presidium CDP DOB Kikim Area, Drs H Chozali Hanan MM memaparkan, Kikim Area merupakan pemekaran dari kabupaten Lahat. Luas wilayah 1.494,41 km dengan cakupan wilayah 89 desa di 5 kecamatan, yakni Kikim timur, Kikim tengah, Kikim barat, Kikim selatan, dan kecamatan Pseksu.

Baca:  Rencana Bantuan Tunai untuk Pegawai Bergaji Dibawah Rp5 Juta, Syaiful Padli :  “Jangan PHP Rakyat Lagi”

“Jumlah penduduk 102.160 jiwa. Sedangkan sumber daya alam yang terkandung di bumi Kikim Area adalah batubara, minyak dan gas bumi,” katanya.

Ia menjelaskan, bahwa pembentukan DOB Kikim Area dideklarasikan pada 16 September 2004. Kemudian tahun 2007 keluar keputusan bersama DPRD dan Gubernur Sumsel tentang persetujuan pemekaran kabupaten Lahat.

Dalam perjalanannya setelah lengkap syarat secara administrasi, kemudian Presiden mengeluarkan surat presiden No 56/Pres/2013 tertanggal 27 Desember 2013 ditujukan kepada ketua DPR RI prihal 65 RUU CDOB termasuk Kikim Area yang akan dibahas oleh DPR RI periode 2014-2019.
“Sebelum pembahasan CDOB oleh DPR RI, keluarlah UU nomor 23/2014 tentang Pemda yang mensyaratkan daerah pemekaran,” katanya.
UU tersebut tetap memberikan peluang pemekaran, dimana dalam Pasal 37 huruf b angka 3 Persetujuan Bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur dari Daerah Provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

Baca:  Protes Penahanan Rizieq Shihab, Massa Gebrak Datangi Mapolda Sumsel

“Saat ini dukungan dalam bentuk Keputusan DPRD Provinsi maupun Gubernur masing-masing terpisah. Melalui forum terhormat ini, atas nama masyarakat Kikim Area kami memohon kepada ketua DPRD Sumsel dan anggota untuk memberikan dukungan dengan menerbitkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur Sumsel,” katanya.#osk