Anggota DPRD Sumsel Dapil I Kota Palembang Ini Sebut Lahan Pemkot Palembang di Pulau Kemaro Baru Akan di Ukur

13

BP/IST
Juru bicara Daerah Pemilihan (Dapil) I kota Palembang Mgs.H.Syaiful Padli, ST.MM

Palembang, BP

Juru bicara Daerah Pemilihan (Dapil) I kota Palembang Mgs.H.Syaiful Padli, ST.MM mempertanyakan masalah polemik mengenai kepemilikan lahan Pulau Kemaro antara zuriat Ki Marogan dengan Pemkot Palembang bukan hanya menyita perhatian masyarakat saja, bahwa saat ini namun juga jadi perhatian wakil rakyat bahwa saat ini memastikan bawah tanah Pulau Kemaro yang diklaim pihak Pemkot Palembang ternyata baru akan diukur.
Polemik mengenai kepemilikan lahan Pulau Kemaro antara zuriat Ki Marogan dengan Pemkot Palembang termasuk Pemperov Sumsel menurutnya membuktikan masih banyak persoalan lahan yang lainnya di Sumatera Selatan yang perlu diselesaikan.

Baca:  Update 31 Mei: Tambah 19 Kasus, Pasien Covid-19 di Sumsel Totalnya 982 orang

“Ini membuktikan masih banyak persoalan lahan yang lainnya di Sumatera Selatan yang perlu diselesaikan,” katanya dalam rapat paripurna XXVII DPRD Sumsel dengan agenda pembacaan hasil reses tahap I DPRD Sumsel, sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi dan didampingi Muchendi Mahzareki di Palembang, Rabu. (31/3) dan dihadiri Wagub Sumsel Mawardi Yahya dan jajaran Pemprov Sumsel.

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel ini mengatakan, dalam kunjungan anggota DPRD Sumsel Dapil I Kota Palembang ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumsel beberapa waktu lalu diterima Drs Pelopor M Eng. Sc , selaku Kepala Kantor Wilayah dan Jajaran Staf Badan Pertanahan Nasional Sumsel .

Baca:  Sriwijaya Great Sale Diharapkan Bangkitkan Perekonomian Masyarakat

Menurut politisi PKS ini pihak BPN dalam rangka memberikan kepastian hukum dan fakta atas kepemilikan bidang tanah ini akan mendukung Program Nasional (Prona )Badan Pertanahan Nasional.

“Sedangan melakukan Reformasi Agraria mereka (BPN) akan melakukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ,yaitu proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak meliputi semua objek pendaftaran tanah, yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa. Melalui program PTSL,” katanya.

Baca:  Kasus Covid-19 di Sumsel Jadi 6.743 Orang

Selain itu menurutnya pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat, tahun ini ditargetkan 7.000 sertifikat gratis di Kota Palemban dan pelaksanaan PTSL ini sudah ditetapkan 36 kelurahan dan kelurahan yang selesai mengikuti Program PTSL inilah antara lain Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati bahwa seluruh warganya telah memiliki sertifikat Kepemilikan Tanah.#osk