HNW: Payung Hukum PPHN Masih Perdebatan

32

Anyer, BP–Diskursus mengenai urgensi Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) sudah tiga periode kepemimpinan MPR namun belum ada realisasinya. Perdebatannya masih seputar payung hukum PPHN, apakah melalui amandemen UUD ataukah cukup dengan Undang-undang.
“MPR periode 2014-2019 hanya berkutat pada pengkajian tentang perlu tidaknya PPHN dan payung hukum yang digunakan. Sehingga MPR periode 2014 – 2019 kembali membuat ketetapan berisi rekomendasi tentang PPHN untuk ditindaklanjuti oleh MPR periode (2019-2024) di bawah kepemimpinan Bambang Soesatyo,” Ujar Hidayat Nur Wahid di Anyer, Sabtu (26/3).
Menurut Hidayat, perjalanan rekomendasi MPR tentang PPHN diawali MPR periode 2009-2014 di bawah kepemimpinan Taufik Kiemas (alm) yang kemudian dilanjutkan oleh Sidarto Danusubroto. MPR periode inilah yang membuat ketetapan MPR berisi rekomendasi tetang PPHN. Rekomendasi kemudian diserahkan kepada MPR periode (2014-2019) di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan untuk ditindaklanjuti.
Namun, kata Hidayat, MPR periode 2014-2019 hanya berkutat pada pengkajian tentang perlu tidaknya PPHN dan payung hukum yang digunakan. “Sebab, MPR yang sekarang tidak seperti MPR sebelum amandemen UUD 1945 yang memiliki kewenangan membuat GBHN, yang sekarang disebut PPHN. Sedangkan MPR sekarang bukan lagi lembaga tertinggi negara, tapi hanya lembaga negara setingkat dengan lembaga negara lain,” jelasnya.
Namun, sampai MPR periode i2014-2019 berakhir PPHN belum juga terealisasi. Sehingga MPR periode ini kembali membuat ketetapan lagi berisi rekomendasi tentang PPHN untuk ditindaklanjuti MPR di bawah kepemimpinan Bambang Soesatyo. Dan, begitu pimpinan MPR dilantik langsung gencar melakukan serap aspirasi ke berbagai kalangan, dan secara massif melakukan kajian tentang urgensi dari PPHN ini.
Hasilnya, seperti dikemukan oleh Ketua Fraksi Demokrat di MPR yang juga Pimpinan Badan Pengkajian MPR,. Benny K. Harman, yang menyatakan, hampir semua fraksi sependapat bahwa PPHN penting sebagai panduan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Hanya saja soal payung hukum masih perdebatan, apakah Ketetapan MPR yang berarti harus ada amandemen UUD, atau cukup dengan undang-undang.
Kedua pilihan ini masing-masing punya kelemahan. Kalau Undang-undamg bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kalau dianggap bertentangan dengan Konstitusi. Begitu pula TAP MPR, kelemahannya ada pada kedudukan TAP MPR yang berada di bawah UUD dan di atas UU. “Ini tidak dikenal dalam UUD NRI Tahun 1945, kecuali TAP MPR yang dikeluarkan pada tahun 1999 hingga 2002 yang masih eksis. Jadi, TAP MPR ini juga bukan tidak mungkin bisa diajukan ke Mahkamah Komstitusi untuk judicial review,” katanya.
Lalu bagaimana nasib dari rekomendasi menghadirkan kembali Pokok Pokok Haluan Negara ini? Yang jelas masih terus dikaji Badan Pengkajian MPR.#duk