DPRD Sumsel Harapkan Marga Sebagai Sistim Pemerintahan Bisa Dihidupkan

12

BP/IST
Toyeb Rakembang

Palembang, BP

DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) segera membahas Raperda tentang marga tersebut bersama pihak Pemerintah Provinsi Sumsel.Secara pribadi Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumsel,  Toyeb Rakembang  berharap marga sebagai sistim pemerintahan bisa di hidupkan kembali.

“ Kalau pinginnya saya, marga sebagai sistim pemerintahan  dihidupkan seperti di Sumatera Barat sehingga dia betul-betul , eksistensinya bisa  dirasakan dan bermanfaat untuk rakyat, kalau sekadar dio marga sebagai kesatuan masyarakat adat, ya buat LSM bae kito, ngapoi kito,” katanya, Kamis (26/3).

Baca:  Anggota DPRD Sumsel Dapil I Kota Palembang Ini Sebut Lahan Pemkot Palembang di Pulau Kemaro Baru Akan di Ukur

Pihaknya kini sedang mensiasati agar marga sebagai sistim pemerintah  tidak bertentangan dengan undang-undang pemerintahan daerah.

“ Kalau memang ada hal-hal yang mengatur tentang desa dan segala macam, disitu nanti , sepertinya Sumatera Barat tidak ada masalah, jalan bae, di Bali juga bisa,” katanya.

Kini Raperda Marga menurutnya tengah di kaji oleh tim ahli selain itu pihaknya perlu mengundang sejumlah termasuk tokoh-tokoh adat untuk mendengarkan masukan mereka.

Baca:  Ini Langkah Pemprov Sumsel Terkait Kenaikan Iuran BPJS Pada Januari 2020

Mengenai apakah marga sebagai kesatuan masyarakat atau marga sebagai sistim pemerintahan menurutnya itu masih dikaji.

Apalagi desakan memberlakukan marga menurutnya sudah ada sejak dahulu.

Mengenai pencabutan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 142/Kpts/III/1983 tentang penghapusan Marga dan diganti dengan Desa menurutnya akan dilihat dulu, kalau memang perlu di cabut, pihaknya akan cabut.

“ Kita pelajari dulu , kalau memang perlu kita cabut, kita cabut, kalau tidak cabut kita revisi bae,” katanya.

Baca:  Groundbreaking Pembangunan Gedung Mapolda Sumsel di Mulai

Sedangkan Ketua Angkutan Muda Pembaharuan Sriwijaya (AMPS), Benny Mulyadi mendukung 1000 persen upaya DPRD Sumsel maupun Gubernur Sumsel mengembalikan pemerintahan marga  dan perangkatnya di Sumsel.

“ Sebagai wujud ketaatan terhadap kesepakatan pendirian NKRI yang dituangkan dalam empat konsesus nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI Harga Mati bukan mati harga,” katanya.#osk