Ultimate magazine theme for WordPress.

DPD RI Berkomitmen Kawal RUU Daerah Kepulauan

Jakarta,BP–Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan pihaknya mengawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan agar memajukan daerah kepulauan.
“RUU ini penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
RUU ini sudah lama diperjuangkan dan sudah berganti nama sampai tiga kali, yaitu RUU Provinsi Kepulauan, RUU Percepatan Provinsi Kepulauan dan terakhir menjadi RUU Daerah Kepulauan,”ujar Nono di Jakarta, Kqmis (25/3).
Selaku Pimpinan DPD RI, Nono akan mengawal penuh untuk meloloskan RUU Daerah Kepulauan disahkan menjadi Undang-undang,” tegas Nono.
Nono menambahkan, jika kelak nanti RUU Daerah Kepulauan ditetapkan menjadi UU Daerah Kepulauan, akan memberi manfaat sangat besar bagi daerah kepulauan, baik Provinsi Kepulauan maupun Kabupaten dan Kota Kepulauan,” kata Senator dari Maluku ini.
Dikatakan, semakin cepat disahkan RUU Daerah Kepulauan, maka permasalahan pembangunan di provinsi kepulauan diharapkan semakin cepat teratasi.
Menurut Nono, RUU Daerah Kepulauan merupakan jawaban atas ketidakadilan yang dialami provinsi yang termasuk daerah kepulauan. Selama ini kebijakan pembangunan yang diterapkan di daerah kepulauan disamakan dengan daratan.
Padahal, keduanya memiliki karakteristik berbeda. Hal tersebut dianggap merugikan 8 provinsi dan 86 kabupaten/kota masuk kategori daerah kepulauan karena pembangunan menjadi tidak maksimal.
Mengingat betapa pentingnya UU Daerah Kepulauan bagi daerah kepulauan di Indonesia, kata Nono, perjuangan untuk menggolkan RUU tersebut harus menjadi perjuangan bersama seluruh stakeholder.
Nono mengajak semua propinsi kepulaun untuk membangun konsolidasi dan kebersamaan menperjuangkan RUU dan melibatkan peran serta masyarakat sipil seperti LSM, OKP, Perguruan Tinggi dan media massa. Semua harus berjuang bersama. Fokus perjuangannya diarahkan kepada pihak pemerintah, khususnya kementrian terkait seperti Kementrian Hukum dan HAM, Kemendagri, Kemenkeu, serta KKP.
“Kami meminta dukungan dan kerjasama dari Provinsi Kepulauan agar RUU ini segera disahkan. DPD RI telah siap melanjutkan perjuangan bersama 8 Provinsi Kepulauan mewujudkan UU Daerah Kepulauan.” papar Nono.#duk

Baca:  LaNyalla Minta Pemprov Jatim Segera Merespons Atletik Kekurangan Anggaran Puslatda
Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...