Barikade 98 Pertanyakan Kebijakan Gabah di Sumsel

Palembang, BP

Persoalan masih rendahnya harga gabah di Sumatera Selatan (Sumsel), menjadi perhatian khusus banyak pihak, dengan total luas lahan panen  sebanyak 539.316 hektar dapat menghasilkan  gabah yang cukup tinggi dan menjadikan sumatera selatan sebagai penghasil beras no 5 di indonesia, berdasar data BSP produksi gabah petani sumatera selatan selama tiga tahun terakhir, gabah yang dihasilkan tahun 2018 sebanyak 2.994.191.84 ton ,tahun  2019 sebanyak   2.603.396.24 ton,tahun  2020 sebanyak 2.696.877.46 (* data BPS Sumsel  ), dengan hasil produksi yang melimpah tersebut seharusnya tidak terjadi persoalan untuk petani.

Hal dikemukakan pihak Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barikade 98 Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) saat melakukan demo di kantor Gubernur Sumsel, Kamis (25/3).

Koordinator aksi , Andreas OP mengatakan, realiatas yang yang terjadi di Sumsel sangat memprihatinkan, peran Bulog yang harusnya menjadi oprator sekaligus regulator itu tidak berjalan, kehadiran tiga  pengusaha besar  , sebagai pemain  gabah dan beras di Sumsel yang menjadi mitra bulog,sebagai mitra bulog ketiga perusahaan tersebut bertugas  membeli gabah petani  dan menjual beras ke Bulog menjadi mata rantai setan  rente  bisnis gabah dan beras di Sumsel.

Sehingga untuk menyikapi kondisi akut  tahunan  persoalan   rendahnya harga gabah  ditangan petani, persoalan tingginya harga beras dipasaran serta dorongan   terciptanya   tata kelola niaga beras dan gabah yang adil,  maka pihaknya menuntut meminta kepada Direktur Utama Perum Bulog untuk mengalokasikan pembangunan 3 Rice Milling Plant dengan kapasitas produksi 90Ton /jam di Sumatera Selatan untuk mendukung kinerja Bulog dalam  menyelamatkan harga  gabah ditingkat petani sesuai dengan HPP.

Lalu mendorong dan meminta kepada  Direktur Utama Bulog untuk melakukan reorganisasi ,mitra Bulog Sumsel sebagai bagain dari upaya pencegahan praktek kartel dan monopoli.

Mendesak Gubernur Sumatera Selatan untuk mempercepat rencana  usulan pembangunan Ricemilling plant di Sumsel kepada perum Bulog , mendesak Kapolda Sumsel  untuk dapat menurunka tim gakum  untuk melakukan penyidikan,penyelidikan adanya dugaa praktek kartel, dan monopoli tata kelola gabah dan beras di Sumsel, meminta Gubernur Sumsel untuk mengambil langkah strategis terhadap potensi terjadinya praktek monopoli dan kartel terhadap empat  ricemiling besar di Sumsel

“Mendesak DPRD Provinsi Sumsel untuk melahirkan kebijakan politik yang pro terhadap petani Sumsel dengan perda  anti monopoli  beras dan gabah dan mendesak Gubernur untuk mengeluarkan kebijakan insentif terhadap selisih harga jual gabah pada saat panen di luar HPP serta meminta kepada Gubernur Sumsel untuk menertibkan BUMD yang dijadikan alat perpanjangan tangan mafia beras dan gabah di Sumsel,” katanya.#osk