Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barikade 98 Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) saat melakukan demo di kantor Gubernur Sumsel, Kamis (25/3).
Palembang, BP
Persoalan masih rendahnya harga gabah di Sumatera Selatan (Sumsel), menjadi perhatian khusus banyak pihak, dengan total luas lahan panen sebanyak 539.316 hektar dapat menghasilkan gabah yang cukup tinggi dan menjadikan sumatera selatan sebagai penghasil beras no 5 di indonesia, berdasar data BSP produksi gabah petani sumatera selatan selama tiga tahun terakhir, gabah yang dihasilkan tahun 2018 sebanyak 2.994.191.84 ton ,tahun 2019 sebanyak 2.603.396.24 ton,tahun 2020 sebanyak 2.696.877.46 (* data BPS Sumsel ), dengan hasil produksi yang melimpah tersebut seharusnya tidak terjadi persoalan untuk petani.
Hal dikemukakan pihak Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barikade 98 Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) saat melakukan demo di kantor Gubernur Sumsel, Kamis (25/3).
Koordinator aksi , Andreas OP mengatakan, realiatas yang yang terjadi di Sumsel sangat memprihatinkan, peran Bulog yang harusnya menjadi oprator sekaligus regulator itu tidak berjalan, kehadiran tiga pengusaha besar , sebagai pemain gabah dan beras di Sumsel yang menjadi mitra bulog,sebagai mitra bulog ketiga perusahaan tersebut bertugas membeli gabah petani dan menjual beras ke Bulog menjadi mata rantai setan rente bisnis gabah dan beras di Sumsel.
Sehingga untuk menyikapi kondisi akut tahunan persoalan rendahnya harga gabah ditangan petani, persoalan tingginya harga beras dipasaran serta dorongan terciptanya tata kelola niaga beras dan gabah yang adil, maka pihaknya menuntut meminta kepada Direktur Utama Perum Bulog untuk mengalokasikan pembangunan 3 Rice Milling Plant dengan kapasitas produksi 90Ton /jam di Sumatera Selatan untuk mendukung kinerja Bulog dalam menyelamatkan harga gabah ditingkat petani sesuai dengan HPP.
Lalu mendorong dan meminta kepada Direktur Utama Bulog untuk melakukan reorganisasi ,mitra Bulog Sumsel sebagai bagain dari upaya pencegahan praktek kartel dan monopoli.
Mendesak Gubernur Sumatera Selatan untuk mempercepat rencana usulan pembangunan Ricemilling plant di Sumsel kepada perum Bulog , mendesak Kapolda Sumsel untuk dapat menurunka tim gakum untuk melakukan penyidikan,penyelidikan adanya dugaa praktek kartel, dan monopoli tata kelola gabah dan beras di Sumsel, meminta Gubernur Sumsel untuk mengambil langkah strategis terhadap potensi terjadinya praktek monopoli dan kartel terhadap empat ricemiling besar di Sumsel
“Mendesak DPRD Provinsi Sumsel untuk melahirkan kebijakan politik yang pro terhadap petani Sumsel dengan perda anti monopoli beras dan gabah dan mendesak Gubernur untuk mengeluarkan kebijakan insentif terhadap selisih harga jual gabah pada saat panen di luar HPP serta meminta kepada Gubernur Sumsel untuk menertibkan BUMD yang dijadikan alat perpanjangan tangan mafia beras dan gabah di Sumsel,” katanya.#osk
