Ada Dugaan Pungli di Lapangan Upacara Korpri, Imam Samudera: Itu Tergantung dari Sudut Pandang Masing-masing

9

Kepala Bidang Angkutan Dishub OKU Imam Samudera

Baturaja, BP — Lapangan upacara korpri Baturaja kembali jadi perbincangkan publik. Lapangan yang sebelumnya diperuntukan sebagai tempat upacara, saat ini sudah beralih fungsi menjadi terminal tipe C dan pasar yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten OKU.

Masyarakat bertanya-tanya terkait penggunaan dan pengelolaan lapangan korpri tersebut diperuntukan untuk apa. Selain mempertanyakan status administrasi dari lapangan tersebut, yang menarik juga ditemukan adanya dugaan praktek pungli yang dilakukan oleh oknum Dishub OKU.

Dugaan tersebut muncul setelah awak media melakukan investigasi, bahwa ada penarikan retribusi berupa jasa Keamanan, listrik, kebersihan dan parkir oleh oknum pihak Dishub yang tidak memiliki dasar hukum.

Saat dikonfirmasi ke pihak Dishub OKU Kepala Bidang Angkutan Imam Samudera yang
merupakan pengelola retribusi dilapangan upacara korpri mengakui bahwa memang ada penarikan retribusi yang kami lakukan terhadap pedagang dan itu pun dalam bentuk jasa keamanan, listrik, jasa kebersihan dan parkir.

“Penarikan retribusi tersebut tidak memaksa. Bagi pedagang yang mau saja bayar kalau tidak mau yah gak apa-apa,” kata Imam kepada wartawan Rabu (24/3/2021) kemarin.

Saat tanya apakah hasil dari retribusi tersebut masuk PAD atau tidak. Imam menyatakan dengan tegas tidak masuk ke PAD.

Kenapa tidak masuk PAD karena retribusi di lapangan upacara korpri belum ada perdanya. Nah dari dana retribusi yang terkumpul itu kita gunakan untuk bayar jasa anggota yang jaga di sana dan juga untuk biaya operasional serta perawatan lapangan agar lapangan upacara tetap bersih. “Kita disana jual jasa bukan pungli,” ungkap Imam.

Kemudian saat kembali ditanya mengenai dasar aturan atau dasar hukum yang mengatur penarikan retribusi dilapangan upacara tersebut, Imam mengatakan bahwa memang aturan dasar hukum penarikan retribusi tersebut tidak ada, kecuali retribusi parkir yang di atur dalam Perbup No.36 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Perda No.16 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, itu ada aturannya.

Ketika disinggung terkait penarikan retribusi yang tidak memiliki dasar hukum dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pungli yang melanggar pasal 368 dan pasal 423 KUHP.

Imam mengatakan, bahwa hal tersebut tergantung dari berbagai penilaian orang.

“Bagi yang mengatakan itu pungli tergantung dari sudut pandang masing-masing,” pungkas Imam. #yan