Polemik Kebijakan Impor Beras di Tengah Pandemi Covid 19

4

Oleh : Muhammad Bobby, S.H

Kebijakan impor beras sebesar satu hingga 1,5 juta ton yang beberapa waktu lalu diungkap oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian menuai Polemik. Kebijakan itu dilakukan melalui penugasan kepada Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan tahun 2021. Langkah impor beras telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021.

Pemerintah ingin menjaga stok beras Bulog tetap berada di kisaran 1 juta hingga 1,5 juta ton. Mendag Lutfi bilang, stok beras Bulog saat ini berada di bawah 1 juta ton. Sebelumnya, Dirut Bulog mengatakan terdapat beras impor tahun 2018 yang mengalami turun mutu.

Muhammad Bobby,SH, menanggapi kebijakan pemerintah yang akan mengimpor beras dari luar negeri, jika rencana itu benar terjadi maka hal tersebut akan menghancurkan harga beras dari petani di Indonesia. Dan harus dijual kemana beras-beras petani di Indonesia yang bakal di panen dalam waktu dekat, kebijakan ini tidak dapat dibenarkan dan tidak berkeadilan untuk masyarakat terkhusus para petani.

Berdasarkan data BPS produksi beras nasional mencapai 31,63 juta di 2020. Potensi produksi beras sepanjang Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton, naik 26,84 persen dibandingkan produksi pada periode sama di 2020 yang sebesar 11,46 juta ton.

Baca:  DPRD Sumsel Temukan 2 Ribu Ton Beras Tak Layak Makan Di Gudang Bulog OKUT

Dari data diatas Presiden pernah menyampaikan bahwanya masyarakat harus mencintai produk dalam negeri  dan membeli produk dalam negeri “Untuk itu saya betul-betul menggaris bawahi apa yang disampaikan oleh presiden agar kita membeli produk bangsa kita sendiri. Karena memang tugas negara dan pemerintah itu menurut konstitusi kita adalah untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat,”

Oleh karena itu kebijakan untuk mengimpor beras bukan lah pilihan yang tepat, sumber beras di Indonesia masih sangat tinggi dan ini harus di manfaatkan untuk mensejahterkan kehidupan para petani Indonesia

Bobby menilai impor beras yang telah disampaikan oleh menteri perdagangan akan membawa dampak kesengsaraan bagi para petani. “Jika dilakukan saat ini, banjir beras impor nanti pasti akan diikuti oleh banjir air mata para petani Indonesia,”

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai bahwa kebijakan impor beras terlalu prematur dilakukan saat ini. Ia meminta pemerintah pusat untuk menunggu masa panen selesai. Hal senada juga diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ketimbang melakukan impor, pemerintah pusat disarankan membeli beras yang berlimpah dari Jawa Barat. Gubernur Jawa Timur Khofifah juga menegaskan, produksi beras di wilayahnya cukup bahkan surplus hingga akhir Mei 2021.

Baca:  Pasokan Normal, Harga Beras Masih Tinggi

Dari beberapa pernyataan para pejabat pemerintah daerah di atas dapat disimpulkan bahwasanya Para Petani di Indonesia mempunyai stok beras yang cukup berlimpah bahkan di daerah Jawa Timur bahkan surplus, hal ini sangat tidak kongkrit kebijakan yang dilakukan pemerintah yang akan mengimpor beras hingga mencapai 1,5 jt Ton beras, padahal stok Beras petani Indonesia sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia hingga akhir 2021, Ujar Bobby

Muhammad Bobby, SH meminta pemerintah untuk membatalkan rencana impor beras sebanyak 1 juta ton. Sebab, rencana impor tersebut telah melukai dan memberikan dampak besar terhadap petani-petani kecil. Seharusnya pemerintah untuk melakukan penyerapan beras-beras yang ada di petani lokal. Menurutnya, itu lebih baik dari pada melakukan impor.

Kebijakan mengimpor beras ini dinilai juga akan menimbulkan kemudaratan, beras-beras hasil panen para petani pasti akan harga jual turun dan pasti para petani mengalami banyak kerugian akibat impor beras ini oleh karena itu kebijakan mengimpor beras ini bertentangan denga prinsip orientasi sosial untuk masyarakat terkhusus para petani yang akan merasakan dampaknya.

Baca:  Jelang Natal dan Tahun Baru Stok Beras Sumsel Aman

Di dalam Undang-Undang Pangan tentang impor pangan, pasal 36 menyebutkan bahwa impor beras hanya dapat dilakukan apabila produksi dalam negeri itu tidak mencukupi dari, dan barang itu tidak bisa diproduksi dalam negeri.

Kedua dapat dilakukan apabila produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Dimana cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat, cadangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah harus melihat aturan hukum yang berlaku bahwasanya mengimpor beras itu harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pangan tentang Impor Pasal 36 dan sudah jelas itu aturan hukumnya, Ujar Muhammad Bobby, SH

Kebijakan mengimpor beras hingga 1,5 jt Ton ini dinilai bertentangan dengan Pancasila ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak berpihak kepada rakyat dan,tidak berkeadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu Kebijakan mengimpor beras ini tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.#