Ultimate magazine theme for WordPress.

Minta DPRD Sumsel Kutuk Tindakan Represif Oknum Aparat terhadap HRS

BP/IST
Sejumlah ulama, habaib, assatiz serta advokat/pengacara yang tergabung dalam Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Jafar) Sumsel mendatangi DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (24/3).

Palembang, BP

Sejumlah ulama, habaib, assatiz serta advokat/pengacara yang tergabung dalam Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Jafar) Sumsel mendatangi DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (24/3).

Kedatangan mereka ini meminta lembaga DPRD Sumsel untuk bersikap sekaligus mengutuk keras dugaan tindak kekerasan dan kedzoliman yang sangat luar biasa oleh oknum aparat penegak hukum terhadap Imam Besar Habib Rizieq Shihab (HRS) yang kini tengah menjalani proses hukum.

 

Rombongan diterima Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati didampingi Ketua Komisi I DPRD Sumsel Antoni Yuzar, Anggota Komisi I DPRD Sumsel H Budiarto Marsul., Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli

Baca:  Solehan Ismail Jabat Anggota DPRD Sumsel PAW, Sempat Sujud Syukur

“Ini sebuah bentuk kedzoliman yang terstruktur, sistematis dan massif yang dipertontonkan penegak hukum kepada HRS sebagai pencari keadilan. Melalui lembaga DPRD Sumsel ini kami berharap untuk dapat menyuarakan keprihatinan kami ini ke pusat,” kata Habib Mahdi Shahab,Lc, perwakilan ulama di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel.

Menurut Mahdi, saat ini rakyat tidak hanya dihadapkan pada persoalan mengantisipasi pandemi Covid-19, yang lebih pelik lagi rakyat kini menangis karena hilangnya rasa keadilan.

“Sekaligus melalui kesempatan ini kami berharap aparat penegak hukum bisa berlaku adil. Beliau (HRS) hanya menginginkan untuk disidang secara offline. Sama halnya seperti sejumlah terdakwa lain yang meski di tengah pandemo masih bisa disidang offline, bukan online. Katanya suara rakyat suara tuhan, kami berharap DPRD Sumsel juga ikut mengawal proses hukum ini,” pungkasnya.

Senada disampaikan Idasril,SH mewakil Bang Jafar yang sangat berharap DPRD Sumsel ikut serta menyuarakan sekaligus mengecam tindakan represif oknum aparat penegak hukum tersebut.

Baca:  Komisi V DPRD Sumsel Ingatkan Diknas Sumsel, Perubahan Nama SMA Sumsel ke SMAN 22 Berdampak ke Siswa

Dai kharismatik, Ustadz KH Drs Solihin Hasibuan,M.PdI pun menyatakan keprihatinannya.

“Ketika tindak kedzoliman kian merajalela umat islam di Sumsel khususnya takkan tingg diam. Sudah cukup rasanya kurun beberapa tahun terakhir kiprah kami sebagai pendakwah terusik bahkan kami tidak lagi merasakan nikmatnya menjadi pendakwah. Hati dan fikiran kami miris dan lirih menyaksikan kondisi negara dan penegak hukumnya,” katanya.

Baca:  Fraksi Nasdem Persatuan Pembangunan Pertanyakan Kinerja BUMD di Palembang.

Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati mengapresiasi atas penyampaian pendapat para ulama dan habain serta para advokat/pengacara.

“Tidak dimintapun kami juga pastinya akan menolak tindak kedzoliman, mohon disampaikan secara tertulis biar kami akan sampaikan langsung ke pusat,” pinta Anita.

Senada disampaikan anggota DPRD Sumsel, H Syaiful Padli yang menyebut DPRD adalah rumah rakyat. Pihaknya menentang segala bentuk kedzoliman dan siap membela siapapun yang terdzolimi.#osk

 

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...