Mahyudin: Ditemukan Perda yang Tidak Sinkron Dengan Peraturan Sebelumnya

4

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin

Jakarta, BP–Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan, DPD RI memiliki peran penting dalam pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  dan Peraturan Daerah (Perda), karena DPD RI merupakan representasi daerah yang berjuang untuk kepentingan daerah.
“Saat ini ditemukan peraturan daerah yang tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan melakukan penguatan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam pembentukan perda, “ujar Mahyudin di Jakarta, Rabu (24/3).
Menurut Mahyudin, pada tataran inilah peran DPD RI menjadi sangat penting, mengingat DPD RI memiliki kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 249 ayat (1) huruf j UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU MD3 (yang telah diubah terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2019.
Dikatakan, secara prinsip DPD RI tidak saja menganalisa ranperda atau perda yang disampaikan, namun akan meneliti dan menganalisa lebih lanjut bagaimana peraturan perundang-undangan diatasnya, karena dikhawatirkan peraturan perundang-undangan diatasnyalah yang tidak implementatif, atau multitafsir.
Oleh karena itu, metode dan tahapannya harus disesuaikan dengan kelembagaan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah.
“Posisi DPD dalam konteks pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda, outputnya akan berupa rekomendasi DPD yaitu rekomendasi holistik yang berkaitan dengan harmonisasi legislasi pusat-daerah bukan rekomendasi perda per perda,” tuturnya.
Mahyudin menambahkan, dalam ranah implementasi hukum dan perundang-undangan di Indonesia, kesenjangan implementasi dan penegakan norma peraturan perundang-undangan menjadi masalah cukup krusial saat ini. Salah satu kelemahan dalam sistem pembentukan peraturan daerah, adalah masih ditemukan ketidak sinkronan antara perda dan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya.
Proses pembentukan peraturan perundang-undangan kata dia bukanlah merupakan rangkaian berdiri sendiri, sehingga perlu dilakukan pengamatan utuh dan mendalam untuk melihat keterhubungan di antara setiap tahapan sekaligus untuk menemukan kekuatan dan kelemahan setiap tahapan yang berkontribusi pada regulasi yang dihasilkan.
“Dalam kaitan ini, diperlukan sinergitas antara perencanaan peraturan perundang-undangan dan perencanaan kebijakan pembangunan, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” kata Mahyudin.
Dalam seminar tersebut dihadiri   Wakil Ketua BULD DPD RI Ahmad Kanedi, Wakil Ketua Komite I DPD RI Abdul Kholik, Anggota BULD DPD RI, Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik ini,
Ketua BULD DPD RI Marthin Billa, menjelaskan, dengan kewenangan DPD RI tersebut, yang perlu menjadi perhatian adalah terkait konstruksi pelaksanaan kewenangan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah harus dikaitkan dengan kedudukan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah yang memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. Pelaksanaan kewenangan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah dilaksanakan sebagai upaya DPD dalam rangka melakukan harmonisasi legislasi pusat dan daerah. DPD tidak akan terlibat secara teknis pembentukan peraturan daerah dan tidak akan memperpanjang proses pembentukan peraturan daerah di daerah. DPD ingin memfasilitasi dan mempercepat proses pembentukan peraturan daerah di daerah. Sehingga advokasi berbagai persoalan pembentukan peraturan daerah menjadi kata kunci terhadap peran yang akan dilakukan DPD ke depan.#duk

Baca:  Ketua DPD RI Ingatkan Komite Pemulihan Ekonomi Belajar dari Dana Otsus Aceh