Ultimate magazine theme for WordPress.

Komite I DPD RI: Dana Desa dan Anggaran Aparatur Desa Perlu Ditingkatkan

Bali, BP–Pandemi Covid-19 membawa dampak luar biasa terhadap menurunnya perekonomian nasional dan daerah. Meskipun dalam kondisi seperti ini
Komite I DPD RI menjalankan tugas melakukan pengawasan atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Kunjungan delegasi Komite I Dewan Pewakilan Daerah Republik Indonesia (DPD – RI), Senin (22/3) dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja dengan agenda Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkait Penyaluran, Penggunaan Dana Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
Ketua komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memasuki tahun ketujuh, sejak UU ini dilahirkan. Dalam perjalanan, UU Desa telah memberikan dampak cukup signifikan terhadap kemajuan dan pemajuan desa. Salah satu faktor pendorong adalah Dana Desa. Pengalokasian Dana Desa didasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi. Pada tahun 2021, Pagu anggaran Dana Desa, yang bersumber dari APBN Rp 72 triliun, yang diperuntukkan bagi 74.961 desa diseluruh Indonesia. Sampai dengan pertengahan Februari 2021, penyaluran Dana Desa baru mencapai 2% dari pagu anggaran tahun 2021. Dengan demikian masih ada 98% desa belum mendapat penyaluran dana desa.
Terkait Penggunaan dana desa Tahun 2021, Pemerintah melalui Kementerian Desa, mengeluarkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional.
Senator Fachrul Razi mengatakan, desa-desa di Bali memiliki kharakteristik tersendiri dibandingkan dengan desa di luar wilayah Bali. Selain dikenal desa administrasi juga dikenal desa adat atau disebut pakraman. Justru desa adat inilah yang lebih memiliki pengaruh kuat terhadap tata nilai dan pranata adat melalui awig-awig menjalankan pemerintahan desa dan sekaligus memelihara tradisi budaya yang telah terpelihara turun temurun.
Fachrul Razi menambahkan, Perlu peningkatan besaran Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa; alokasi dana khusus kepada desa dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk penanganan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 di desa. Perlu ada keleluasaan penggunaan dana desa, yang harus disesuikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Sinkronisasi kebijakan terkait alokasi dana desa antar Kementerian (Kemendagri, Kemendes, dan Kemenkeu), agar tidak membingungkan dan memberatkan pemerintahan desa. Perlu peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur desa dan anggota BPD “ tegasnya.#duk

Baca:  Ketua DPD RI Minta Presiden Dorong Negara G20 Adopsi Pajak Minimum Global untuk Korporasi
Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...