Belum Bisa Dibahas , Dua Raperda Usulan Pemprov  Sumsel Perlu Kajian Mendalam

10

BP/IST
Toyeb Rakembang

Palembang, BP

Dua raperda  yang diajukan  pihak  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tentang pendirian BUMD SPAM Regional Sumsel dan Raperda tentang jasa konstruksi  belum dapat dimasukkan ke dalam perubahan dan penambahan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda)  tahun 2021 karena masih diperlukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam.

Menurut  Ketua  Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Toyeb Rakembang S.Ag, mengatakan, untuk raperda jasa konstruksi penundaan tersebut merupakan usulan dari dinas yang bersangkutan.

Baca:  PAN Sumsel Optimis Menang di Pali

“Untuk raperda  pendirian BUMD SPAM Regional Sumsel, kita perlu kajian agak komperhensif dengan ATS itu , kita coba studi banding dulu  ke darerah lain , bagaimana proses, aturan main kerjasama mereka itu , karena ATS ini selama ini  kita anggap tidak ada masalah,” katanya, Senin (22/3).

Khawatirannya  setelah di akusisi pemerintah dan diambil BUMD  dan dilaksanakan ditakutkan tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Sebelumnya, DPRD Provinsi Sumsel menggelar rapat  paripurna XXVII DPRD Provinisi Sumsel  dalam rangka  agenda Perubahan dan Penambahan Progran Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD  Sumsel Senin (15/3).

Baca:  Komisi I DPRD Sumsel Serahkan Bantuan APD Ke Pemkab Lahat

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki .

Turut hadir Gubernur Sumsel H Herman Deru dan sejumlah pimpinan OPD dan para undangan.

Dalam rapat tersebut DPRD Sumsel dan Gubernur Sumsel menyetujui 7 raperda untuk ditetapkan  dalam perubahan dan penambahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2021 yang merupakan usulan dari pihak eksekutif (Pemprov Sumsel)

Baca:  CPI Temui Dinas Koperasi dan UKM Sumsel: Koperasi Pilihan Dimasa Sulit

Dengan rincian Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda Pembentukan BUMD bidang pertambangan  minyak, gas dan bumi, Raperda tentang pajak daerah pajak kendaraan, Raperda tentang Lingkungan Hidup ,  Raperda dalam pelaksanaan visi dan misi gubernur dan wagub, Raperda Penyesuian Retribusi, Raperda tentang  pembentukan  dan penyusunan perangkat daerah Provinsi Sumsel.#osk