Gus Jazil: Ciri Negara Demokrasi Adalah Perubahan yang Berdasar Kehendak Rakyat

6

Jakarta,BP–Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, mengatakan, dalam sejarah perjalanan negara Indonesia telah mengalami beberapa perubahan konstitusi. Di era orde lama yang dipimpin Bung Karno ada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, era orde baru yang dipimpin Soeharto dipakai kembali UUD 1945 dengan jargon kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekwen.
Masuk era reformasi konstitusi mengalami perubahan menjadi UUD NRI Tahun 1945. Di era inilah terjadi perubahan yang sangat istimewa, sebab pasca amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang salah satu kewenangannya memberikan mandat kepada Presiden. Walaupun begitu, MPR masih memiliki kewenangan tertinggi yang tidak dimiliki lembaga lain yaitu mengubah dan menetapkan UUD.
“Dalam perjalanan era reformasi, muncul wacana besar di tengah masyarakat tentang perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945. MPR periode 2014-2019 kemudian merespon wacana itu dengan melakukan berbagai kajian bersama elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat dan akademisi menghasilkan rekomendasi untuk dilanjutkan MPR periode 2019-2024, “ujar Jazilul saat menjadi narasumber dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR RI bertema ‘Urgensi Pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara’ kerjasama Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (19/3).
Menurut Jazilul, munculnya gagasan perubahan yang berdasar atas kehendak rakyat adalah ciri negara yang menjalankan demokrasi dengan baik dan jika arahnya demi kebaikan negara serta seluruh rakyat Indonesia harus dilaksanakan. Lagipula, konstitusi itu dibuat rakyat sebagai pemegang penuh kedaulatan negara yang perwakilannya di MPR dan DPR.. Apapun maunya rakyat mesti diakomodir dengan berpedoman pada ketentuan yang ada.
Ditambahkan, beberapa ketentuan harus terpenuhi jika perubahan konstitusi ingin dilakukan , usul harus diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Setiap usul perubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas pasal-pasal mana yang diusulkan untuk diubah beserta, setelah itu dibawa ke Sidang MPR yang harus dihadiri sedikitnya 2/3 anggota MPR.
“Melalui forum ini saya sampaikan kepada masyarakat bahwa sampai hari ini belum ada usulan tersebut. Yang ada adalah MPR sepakat melakukan amandemen terbatas terkait PPHN. Soal mengapa belum ada usulan, karena masih ada dua pandangan berbeda, pertama, apakah haluan negara masuk konstitusi dan kedua, haluan negara hanya masuk di UU saja. “Menurut saya pribadi, PPHN ini menjadi penting jika fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR sepakat menempatkan haluan negara dalam konstitusi sehingga rencana pembangunan nasional menjadi terarah dan berkesinambungan,” kata politisi PKB tersebut.
Intinya, lanjut Jazil, PPHN tetap menjadi materi yang terus dikaji di MPR dan diupayakan berhasil menjadi usulan bersama, agar bisa diajukan dalam amandemen terbatas UUD. Kajian tersebut melibatkan masyarakat juga, makanya MPR gencar melakukan serap aspirasi ke berbagai daerah.
Pakar Hukum Tata Negara Juanda mengungkapkan, haluan negara masuk dalam konstitusi atau hanya dalam UU saja sudah menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Yang mesti dicermati, jika haluan masuk dalam UU maka tidak perlu merubah UUD, dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi rentan politisasi.
“Jika haluan negara masuk dalam konstitusi, maka menjadi pedoman seluruh lembaga negara termasuk Presiden dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta melaksanakan pembangunan secara nasional. Karena ini adalah haluan negara bukan haluan pemerintah, maka harus masuk ke konstitusi karena jangkauannya luas, “tegas Juanda. Dikatakan, hal ini harus terus dikaji secara mendalam oleh MPR agar keinginan masyarakat terkait haluan negara bisa terwujud..#duk

Baca:  Pimpinan MPR Dipilih Dengan Sistem Paket