Ultimate magazine theme for WordPress.

Wakil Ketua MPR Minta UU ITE Segera Direvisi

Jakarta,BP–Wakil Ketua MPR M Hidayat Nur Wahid, mengatakan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diperlukan yang seharusnya bisa dimanfaatkan pemerintah dan DPR untuk menjawab keresahan publik terkait keadilan hukum.
Terkait penerapan UU ITE, Hidayat mencatat ada beberapa pasal dalam UU itu yang multitafsir dan terkesan tidak adil, sehingga perlu segera direvisi. Di antaranya, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 dan Pasal 45A. “Ketentuan bersifat karet inilah kerap digunakan menjerat pihak yang kritis, seperti aktivis, jurnalis maupun lawan politik yang menjadi momok bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat rakyat saat ini,” ujar Hidayat, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Kamis (18/3).
Hidayat berharap pemerintah segera melakukan langkah konkrit untuk menginisiasi revisi UU ITE ini dimasukan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Langkah ini, menurut HNW, lebih efektif dan efisien karena pemerintah memiliki hak dan kewenangan konstitusional, UU ITE ini adalah usulan dari pemerintah.
Apalagi, pemerintah juga mempunyai dukungan koalisi Politik sangat dominan di DPR, sehingga akan mempermudah realisasi dari keinginan Presiden Jokowi untuk merevisi UU ITE. Sebelumnya, Fraksi PKS berulang kali mengusulkan untuk merevisi UU ITE ini, tetapi belum ada dukungan di DPR.
Revisi UU ITE, lanjut HNW, juga bisa dijadikan momentum bagi negara untuk hadir menertibkan buzzer-buzzer di media sosial yang telah memperdalam perpecahan bangsa Indonesia, hal-hal yang sangat tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Kelompok buzzer dimaksud adalah mereka yang secara terorganisir menyerang seseorang atau organisasi lain dengan cara menghina, memfitnah, mencemarkan nama baik hingga melakukan cyber bullying.
“Ini menjadi salah satu sebab pembelahan masyarakat yang semakin dalam pasca Pilpres. Dan kemudian menghadirkan rasa ketidakadilan hukum, karena penindakan hukum tidak melaksanakan prinsip dasar sebagai negara hukum yaitu: equality before the law. Uniknya, mereka justru seakan tidak pernah tersentuh hukum. Sudah banyak laporan polisi terhadap tokoh buzzer ini, tetapi belum terlihat proses hukumnya, membuat masyarakat menilai bahwa UU ITE ini hanya digunakan untuk menjerat salah satu kubu tertentu,” paparnya.
Melihat pentingnya revisi UU ITE , dia menegaskan pemerintah harus cepat menginisiasinya, sebab dukungan akan lebih mudah didapat. Ini terbukti dengan pembuatan UU Cipta Kerja yang sangat cepat prosesnya. Jika UU Cipta Kerja yang sangat banyak pasalnya bisa selesai dalam waktu singkat, maka revisi UU ITE yang hanya fokus kepada beberapa pasal saja, bisa lebih cepat lagi.
“Presiden Jokowi mesti berkomitmen menjawab kegundahan publik dengan merealisir komitmennya merevisi UU ITE agar hadir keadilan hukum, mengkoreksi kecemasan publik dan agar rakyat tidak menilai pernyataan Presiden Jokowi soal revisi UU ITE sebagai PHP saja,” paparnya.#duk

Baca:  Gus Jazil: Arab Saudi Belum Beri Kepastian Ibadah Haji Bisa Digelar Tahun Ini
Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...