Ultimate magazine theme for WordPress.

Fraksi PKS DPRD Palembang Minta Pemkot  Hentikan Aktivitas di Pulau Kemaro Sampai Ada Kejelasan Hak Warga

BP/IST
Ketua Fraksi PKS DPRD Palembang M Hibanni  S. Mn

Palembang, BP

Terkait rencana pemerintah kota Palembang dalam pengembangan aset wisata di Pulau  Kemaro, hal tersebut dipertanyakan oleh Fraksi PKS DPRD Palembang.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Palembang M Hibanni  S. Mn pihaknya berharap agar pemerintah kota Palembang dapat segera memastikan tidak adanya permasalahan terkait lahan baik dengan penduduk setempat ataupun dengean zuriyat keluarga Ki Marogan.

Apalagi pihaknya menerima beberapa laporan terkait perihal keinginan masyarakat setempat kepada pemerintah kota Palembang,” katanya.

Baca:  DOB Kikim Area Tinggal Persetujuan DPRD  dan Gubernur Sumsel

“Agar kiranya pemerintah kota segera melakukan pertemua secara tatap muka dengan warga untuk menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi,” katanya, Jumat (19/3).

Selain itu pihaknya meminta Pemkot Palembang untuk menghentikan sementara aktivitas pekerjaan proyek sampai ada kejelasan terhadap hak-hak warga pulo kemaro atas klaim pemerintah kota terhadap beberapa lahan persawahan dan kebun warga.

Baca:  DPRD Sumsel Dorong DOB Kikim Area

“Pemerintah kota harus memberikan bukti kepemilikan atas tanah yang diklaim dengan jelas dan otentik.Dan kalaupun memang terbukti bahwasannya lahan yang selama ini dikelola oleh warga merupakan secara sah milik pemerintah kota, maka warga berharap adanya kebijakan dari pemerintah kota dalam hal memberikan biaya ganti rugi kepada warga,” katanya.

Permasalahan ini menurutnya juga sempat disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi PKS DPRD Palembang dalam rapat paripurna DPRD Palembang Selasa (16/3).#osk

Baca:  DPRD Sumsel Nilai Banyak Tapal Batas di Sumsel Tidak Jelas
Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...