Ultimate magazine theme for WordPress.

Waka DPD RI: Pemerintah Harus Pastikan Seleksi ASN 2021 Transparan

Jakarta, BP–Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin menitipkan pesan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) agar membangun sistem seleksi yang transparan, adil, bersih, dan demokratis dalam pelaksanaan seleksi Aparatur Negeri Sipil (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021.
“Perekrutan PPPK ini salah satu program pemerintah yang dinantikan tenaga pendidik (guru) honor selama ini. Jadi upaya pihak manapun yang berpotensi mereduksi semangat ini harus dapat diantisipasi, ujar Najamudin di Jakarta, Senin (15/3).
Menurut dia perekrutan PPPK ini titik balik bagi masa depan kehidupan pejuang pendidikan di Indonesia. Maka jadikan ini sebagai momentum kompetisi untuk mengukur kompetensi, kapasitas serta integritas tenaga pendidik yang telah mengabdi puluhan tahun dengan kesejahteraan yang masih relatif rendah.
Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme melalui calo dan modus lain yang dapat merusak hak peserta seleksi harus dapat dihindari.
Kenapa praktik percaloan masih terjadi, karena banyak faktor da budaya KKN telah mengakar diseluruh sendi kehidupan.
” Ini menanamkan dogma kepada masyarakat bahwa siapapun yang tidak memiliki akses kekuasaan serta kapital tidak mungkin menjadi ASN, pegawai BUMN, naik jabatan.
Stigma negatif dari rakyat kepada pemerintah sulit dihilangkan,”kata mantan wakil Gubernur Bengkulu tersebut.
Kepercayaan publik lanjut dia, penting melalui konsistensi pemerintah dalam mematuhi aturan baku, hukum, regulasi, petunjuk dan prosedur kenegaraan. Agar masyarakat menilai pemerintah berkomitmen menjalankan mandat dengan tanggung jawab.
Sebagai upaya memastikan seleksi ini berjalan dengan benar, kementerian pendidikan dan kebudayaan juga telah membuka Layanan Informasi dan Pengaduan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat diakses pada laman resmi Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud.
ULT menjadi wadah bagi masyarakat secara umum untuk melaporkan informasi tentang Calo atau modus penipuan lain.
“Saya berharap bukan hanya ULT dari internal mengatasi persoalan ini. Ini bukan kecurigaan, tapi kewaspadaan kita, tuturnya.
Dalam kesempatan ini Sultan memuji komitmen pemerintah melalui inovasi yang berkaca dari pengalaman beberapa waktu kebelakang di proses seleksi dan rekrutmen pegawai di bawah naungan pemerintah.
“Sistem komputerisasi saat ujian penerimaan pegawai sangat cepat, tepat serta transparan. Hanya saja kita tetap mewaspadai terhadap potensi kebocoran soal dan joki tes saat ujian dilaksanakan. Dan pemerintah harus memastikan hal ini tidak boleh terjadi,” paparnya.#duk

Baca:  Ketua DPD RI: Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan
Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...