M.F Ridho : “Dua Tahun Ini Harusnya Menjadi Momentum Sekaligus Landasan Pemacu Penurunan Angka Kemiskinan”

5

BP/DUDY OSKANDAR
M.F Ridho

Palembang, BP

Sebetulnya sejak tahun 2015-2019 trend angka kemiskinan di Sumsel mengalami penurunan, meski angkanya masih diatas rata-rata nasional.

Namun begitu, dengan akumulasi dari produksi tingkat kemiskinan ini diharapkan kepada Pemprov Sumsel untuk dapat mengevaluasi serta membantu ke-17 kabupaten/kota di Sumsel untuk dapat keluar dari garis kemiskinan karena provinsi tak memiliki wilayah.

Kritik tersebut  di kemukakan Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Sumsel, M.F. Ridho,ST saat  menyampaikan interupsi di paripurna XVI DPRD Sumsel tentang Perubahan dan Penambahan Program Pembentukan Perda tahun 2021, Senin (15/3).

Baca:  PWI Pusat dan Dewan Pers Tegaskan Tak Ada UKW Online

“Kurun dua tahun ini harusnya menjadi momentum sekaligus landasan pemacu untuk penurunan angka kemiskinan. Meski di tahun 2020 kita bisa memaklumi angka kemiskinan secara nasional saja mengalami peningkatan sebagai dampak dari pandemi Covid-19,” kata Ridho yang juga Ketua Komisi IV DPRD Sumsel ini.

Menurut Ridho, sebagai bagian penyelenggara pemerintahan, diakui Ridho pihaknya merasa terpanggil untuk meluruskan asumsi di masyarakat bahwa angka kemiskinan hanya terjadi di masa pemerintahan saat ini.

Baca:  Pasien Positip Corona di Sumsel Jadi 5.690 Orang

Disinilah menurut Ridho , diperlukan perhatian Pemprov Sumsel agar lebih meningkatkan anggaran ke kabupaten/kota.

“Gubernur punya fungsi untuk mengkoordinasikan dan membantu kabupaten/kota dengan pemerataan pembangunan. Artinya APBD Provinsi harus juga difokuskan untuk ke-17 kabupaten/kota sehingga ada tambahan anggaran dari provinsi,” kata Ridho.

Menanggapi interupsi Ridho ini, Gubernur Sumsel H Herman Deru yang hadir di paripurna tersebut menyampaikan terima kasih atas informasi dan data yang sangat komprehensif terkait angka kemiskinan di Sumsel.

Baca:  Anggaran Perjalanan Dinas Keluar Negeri DPRD Sumsel Dalam APBD Sumsel TA 2021 Capai Rp8,2 Miliar

“Jujur saja saya termasuk yang tidak mau menanggapi secara formal. Dan saya tidak pernah berstatement, yang disayangkan ada fenomena anomali yang justru di internal kita sendiri justru merasa bangga dengan angka kemiskinan kita. Tapi apapun itu saya hargai setiap dinamika penyampaian pendapat dari masyarakat,” kata Deru.#osk