Ultimate magazine theme for WordPress.

Ketua DPRD Sumsel Ingin Maksimalkan Peran DPRD

BP/IST
Ketua DPRD Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati SH MH mengunjungi Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Kemendagri, Rabu (10/3). Kunjungan kerja dalam rangka konsultasi peran DPRD tersebut, diterima langsung oleh Kaban Litbang Dr A Fatoni, M.Si.

Palembang, BP

Ketua DPRD Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati  mengunjungi Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Kemendagri, Rabu (10/3). Kunjungan kerja dalam rangka konsultasi peran DPRD tersebut, diterima langsung oleh Kaban Litbang Dr A Fatoni, M.Si.

ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati SH MH mengatakan, kunjungan ini selain koordinasi tentang LKPJ gubernur juga dalam pengukuran indeks kepemimpinan kepala daerah.

“Kita ingin memaksimalkan peran DPRD, terutama sebentar lagi akan menerima LKPJ gubernur sehingga jelas fungsi pengawasannya,” katanya.

Baca:  Komisi V DPRD Sumsel Ingatkan Diknas Sumsel, Perubahan Nama SMA Sumsel ke SMAN 22 Berdampak ke Siswa

Sebelumnya, ketua DPRD Sumsel perempuan pertama yang juga didampingi Tim Ahli ini juga mengunjungi DPRD DKI Jakarta dalam rangka koordinasi LKPJ Gubernur.

Sedangkan Kaban Litbang Dr A Fatoni, M.Si menyarankan agar  dalam menjalankan perannya, hendaknya DPRD Sumsel melakukan inovasi.

Diingatkannya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD memiliki 3 peran. Yakni fungsi legislasi atau politik hukum dalam menentukan kebijakan dan aturan. Kedua, fungsi anggaran atau political budgeting mana anggaran prioritas mana yang harus digeser. Terakhir, fungsi pengawasan yang menekankan sisi politis strategis bukan teknis-administrasi.

“Yang harus dilakukan adalah inovasi, merubah mindset. Harus meningkatkan kompetensi, komitmen, dan kompak,” katanya.

Baca:  Reses DPRD Sumsel, Warga Tanjung Gelam Minta Perbaikan Jalan Desa

Ia juga mengingatkan tentang laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur bukan sekedar seremonial saja. Dalam hal ini DPRD menerima laporan karena semangatnya mitra/kerjasama.

“Harus paham perannya, dalam LKPJ jelas isi format dan substansi (pelaksanaan) menjadi bahan paripurna. Mencermati pelaksanaan program dengan memberikan rekomedasi, kemudian komisi-komisi memantau setiap OPD dalam melaksanakan rekomendasi tersebut,”  katanya.#osk

Baca:  Fraksi PKS DPRD Palembang Harapkan Pemkot Palembang Tingkatkan Kearifan Berbasis Kebudayaan

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...