Nono Sampono: Tenggelamkan Kapal Asing Merupakan Penegakan Hukum

9

Nonon Samponi

Jakarta, BP–Penegak hukum tenggelamkan 10 kapal asing asal Vietnam dan Malaysia terkait perkara tindak pidana perikanan. Eksekusi oleh Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam tersebut dilakukan di perairan Air Raja, Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (3/3) dan Kamis (4/3).
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menilai penenggelaman kapal ikan asing merupakan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF), sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perikanan Republik Indonesia. Peraturan hukum perikanan laut harus tegak demi kedaulatan negara.
“Pimpinan DPD mengapresiasi hal tersebut sebagai langkah tepat dan positif. Selain merupakan amanat UU Perikanan Laut kita, penenggelaman kapal asing juga sebagai pesan tentang kedaulatan negara Indonesia. Artinya kita tidak main-main menjaga wilayah dan kekayaan laut yang ada,” kata Nono di Jakarta, Senin (8/3).
Kebijakan itu menjadi solusi keluar dari persoalan ilegal fishing. Mengingat selama ini, pencurian ikan oleh kapal asing masih merajalela di wilayah perairan laut Nusantara.
“Jika dilakukan secara tegas dan konsisten, penenggelaman kapal asing pencuri ikan akan membuat negara lain dan juga pelaku IUUF dari negara tersebut takut kepada Indonesia. Manfaat besarnya kembali kepada nelayan Indonesia dan negara,” jelasnya.
Dikatakan, Indonesia mempunyai potensi kelautan dan perikanan sangat besar karena luas wilayah laut. Memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah sekitar 7,81 juta km2. Dari total luas wilayah tersebut, luas laut Indonesia 3,25 juta km2 dan 2,55 juta km2 adalah Zona Ekonomi Eksklusif.
Dengan luas wilayah, ada keterbatasan pengawasan oleh kapal perang ataupun pesawat tempur Indonesia. Salah satu cara menjaga kedaulatan laut dengan integritas dan ketegasan berbagai kebijakan negara. Jika berhasil akan disegani negara lain.
“Melindungi laut kita tegas dan konsisten serta tidak main-main dalam penegakan hukum. Negara lain menjadi segan dan itu akan membuat kedaulatan negara di atas laut terjaga sehingga tidak perlu lagi banyak kapal dan pesawat berpatroli,” kata Nono.
Meski begitu, Nono tetap mengingatkan agar aparat keamanan baik TNI-Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) tetap rutin melakukan patroli. Terutama di daerah rawan dan laut yang potensi sumber daya ikannya besar.
“Penjagaan laut dengan patroli rutin harus ditingkatkan untuk menjamin wilayah laut Indonesia bersih dari ilegal fishing. Semua aparat terkait kita minta bersinergi agar kapal asing jera mencuri ikan di laut kita. Ini agar nelayan dari bangsa sendiri bisa berdikari secara ekonomi,”tuturnya.
Setidaknya kata dia, ada enam wilayah perairan Indonesia yang tergolong rawan dari tindak eksploitasi kapal ikan asing. Perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera; Laut Natuna, Teluk Tolo dan Laut Banda, Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera, terakhir Perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.
“Saya kira kehadiran patroli sangat dibutuhkan. Bahkan jika perlu kita dorong pembangunan pangkalan bagi kapal-kapal pengawas dari KKP, Bakamla, TNI AL dan Polariud sehingga mobilitasnya lebih cepat mendukung patroli dan penegakan hukum laut di sana,”katanya.
Hingga tahun 2019 sudah 556 kapal dari berbagai negara ditenggelamkan. Nono berharap hal itu signifikan menaikkan produktivitas hasil perikanan dan berimplikasi pada kesejahteraan nelayan.#duk