Usulan Nama Wabup Muara Enim, PKB Sumsel Akan Lihat Prosesnya

8

BP/DUDY OSKANDAR
Ramlan Holdan

Palembang, BP

Hingga kini belum ada usulan nama calon Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Muara Enim dari  tiga partai yang berhak yaitu Partai Demokrat, Partai Hanura dan PKB  ke DPRD Muara Enim.

Menurut Ketua DPW PKB Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ramlan Holdan , untuk posisi Wakil Bupati Muara Enim menurutnya pihaknya akan melihat prosesnya dulu,  dimana anggota DPRD Muara Enim rencananya akan konsultasi ke Kemendagri .

“ Apakah proses ini bisa dilanjutkan atau tidak , apalagi sudah ada PLH , begitu juga soal sekda Muara Enim, soal Sekda Muara Enim ini  menurut  Mendagri disahkan , apakah PLH akan dicabut, ini kita masih nunggu itu,” katanya, Minggu (7/3).

Baca:  Dinas dan Instansi Dalam Pemprov Sumsel Enggan Serahkan Arsip Ke Badan Arsip Sumsel

Jika proses ini jalan maka DPP PKB minta calon Wabup Muara Enim dari kader PKB dan ini akan dilakukan pihaknya.

Sedangkan untuk Sekda Muara Emim pihaknya belum mengetahui proses pemilihan Sekda Muara Enim seperti apa,  pihaknya akan melihat dulu perkembangan terakhir bagaimana termasuk petunjuk dari Depdagri,

“Apalagi saya lihat ini  ada komentar , untuk proses pemilihan sekda ini dipertanyakan, kita juga pertanyakan prosesnya bagaimana, karena ini sudah menggunakan dana APBD untuk melakukan  proses pemilihan sekda ini,” katanya.

Baca:  Kegiatan Penjualan Nasi Seribu Rupiah Oleh CPI terus Bergulir

Selain itu Sekda Provinsi sebagai ketua tim penyeleksi apakah tidak cermat adanya permasalahan .

“ Jadi betul apa yang disampaikan oleh  anggota DPRD Sumsel , Komisi I , kalau ini bermasalah, artinya Sekda Provinsi ini tidak cermat termasuk tokoh-tokoh didalamnya  seperti Profesor Zainuddin, Dr Febrian , ini kapabilitasnya luar biasa dari Unsri , nah kalau ini dianggap salah, berarti mereka enggak paham , nah salahnya dimana ini , kalau proses itu mau di ulang, “ katanya.

Baca:  Buat Kegaduhan Soal Keuangan Daerah ,  Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi Tuntut Gubernur Sumsel  Evaluasi Pjs  Bupati OI

Karena itu pihaknya harus tahu dulu salahnya dimana , kenapa prosesnya diulang dan jangan berdasarkan suka tidak suka, karena hal ini ada aturan main di ASN.#osk