Fraksi PDI Perjuangan DPRD Palembang Nilai BOT Gedung Walikota Palembang Tidak Tepat

13

BP/IST
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Palembang, Ir.Misobah H.M.Sahil.

Palembang, BP

Rencana Pemerintah Kota Palembang menawarkan beberapa aset milik Pemkot kepada pihak ketiga, termasuk di antaranya bangunan Kantor Walikota Palembang atau Kantor Ledeng di era pendudukan Belanda mendapatkan tanggapan dari  Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Palembang, Ir.Misobah H.M.Sahil.

Menurut Misobah H.M.Sahil  gedung Walikota Palembang  adalah peninggalan sejarah  yang juga cagar budaya yang harus di jaga dan dilestarikan.

“ Kalau aku pribadi ini kalau Jakarta berumur 400 tahun lebih, dia ada kota tua,  Palembang ini berumur seribuan tahun , masak enggak ada peninggalan kota tua, kalau menurut aku pribadi lebih kembangkan jadikan kota tua , disitulah nanti ada budaya Palembang, kuliner disitu macam-macam, songkat dan apa-apa disatu tempat itu , istilahnya kota tua Palembang , aku kira sekanak dan lain-lain , nah itu yang harus dipikirkan kedepan,” katanya, Minggu (7/3).

Baca:  DPRD Sumsel Sidak Limbah RS Siloam

Dan gedung Walikota Palembang tersebut dia berharap nantinya akan menjadi icon kota Palembang.

Selain itu mengenai rencana BOT aset milik Pemkot Palembang termasuk gedung Walikota Palembang , dia menilai untuk saat sekarang  ada hal lebih penting dari soal BOT  , seperti pandemi covid-19 ini Pemkot Palembang harus menanggulangi pandemi covid-19.

“ Artinya meminimalisir perluasan wabah ini jangan sampai meluas, dan yang sudah ada yang kena itu harus memulihkan dan disembuhkan,” katanya.

Dia melihat dampak pandemi Covid-19 ini dimana angka pengangguran tinggi termasuk dari usia kerja baru ini menurutnya juga menyebabkan tingginya angka pengangguran.

“ Pemerintah pusat konsen kesitu dan itu sudah di instruksikan ke kabupaten dan kota ,” katanya.

Selain itu pemulihan ekonomi saat ini menurutnya sangat penting.

Baca:  15 Calon Komisioner KI Sumsel Ikuti Test Uji Kepatutan dan Kelayakan

“  Bagaimana pemerintah kota membuka lapangan –lapangan kerja baru, karena ini  khan termasuk instruksi dari pemerintah pusat , ini kabupaten kota harus fokus kesitu, pusat fokus kesitu,” katanya.

Dia menegaskan kembali BOT tersebut dalam waktu sekarang ini tidak tepat dan  pihaknya tidak setuju , karena ada hal yang lebih penting dari BOT yaitu penanganan pandemi covid-19 yang harusnya fokus kesitu.

“ BOT ini khan, kasus Palembang yang pasar 16 Ilir , itu BOT yang terjadi sekarang tidak  sesuai apa yang dijanjikan waktu pertama kali, kami dari Fraksi PDI Perjuangan sering menyuarakan itu baik di pandangan umum, tolong pasar ini diselesaikan  tapi sampai sekarang belum, nah nak BOT lagi ,” katanya.

Dia juga menekankan tidak bisa serta merta Pemkot Palembang  melakukan BOT tapi harus persetujuan DPRD Palembang dulu, dan harus paparan ke DPRD Palembang dan apa tujuan BOT.

Baca:  Paripurna DPRD Sumsel Diwarnai Interupsi, Pertanyakan Penanganan Corona Oleh Pemprov Sumsel

“ BOT ini juga aku pernah baca  kendalanya tidak ada payung hukum yang satu, sekarang masih banyak multi tafsir,” katanya.

Menurutnya  dasar pertimbangan BOT harus memenuhi syarat  barang milik daerah yang belum di manfaatkan , mengoptimalisasi barang milik  daerah, dalam rangka efisiensi dan efektivitas , menambah pendapatan daerah, menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah daerah.

“ Jadi dasar pertimbangan lima ini , menjadi dasar untuk BOT, kami berdasarkan  berkaca dari BOT di pasar 16 ini agak ini khan sampai sekarang , sering kita suarakan dari Fraksi PDI Perjuangan, masalah pasar ini agak getol fraksi kami, sampai sekarang belum  ,” katanya.#osk